CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Foto: Antara/Muhammad Adimaja
CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Pengacara Sebut Hary Tanoe Bakal Penuhi Panggilan Kejaksaan Hari Ini

Nasional korupsi mobile8 telecom
Renatha Swasty • 17 Maret 2016 09:00
medcom.id, Jakarta: Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung hari ini. Hary bakal diperiksa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom.
 
Kuasa hukum Hary, Hotman Paris Hutapea mengatakan, kliennya bakal memenuhi panggilan kejaksaan. Sebelumnya, Hary meminta pemeriksaan diundur selama dua minggu.
 
"Betul pukul 14.00 WIB. Ini dia dari luar kota, nanti sampai Jakarta pukul 13.00 WIB, ke Kejaksaan pukul 14.00 WIB," ujar Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/3/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hotman mengaku, Hary siap menjalani pemeriksaan di Kejaksaan. Apalagi kata dia, Hary yang juga eks komisaris PT Mobile 8 Telecom itu yakin tak terlibat dalam korupsi.
 
"Kita sih siap banget, karena enggak ada kasus sama sekali," tegas Hotman.
 
Sebelumnya, Kejaksaan memanggil Hary pada Kamis, 10 Maret lalu. Tapi, lantaran ada kegiatan di luar kota Hary urung hadir dan meminta pemeriksaan diundur selama dua minggu.
 
Diketahui, PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 
Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar. Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak itu.
 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif