Ketua KPK Firli Bahuri/Media Indonesia/Susanto.
Ketua KPK Firli Bahuri/Media Indonesia/Susanto.

Bank Panin Indonesia Diduga Suap Angin Prayitno Aji Rp5,4 Miliar

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Ditjen Pajak Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 04 Mei 2021 19:44
Jakarta: PT Bank Panin Indonesia Tbk turut terlibat kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016- 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Perusahaan itu diduga menyuap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji.
 
"Pertengahan 2018 (diberikan) sebesar SGD500 ribu yang diserahkan oleh VL (kuasa wajib pajak Veronika Lindawati) sebagai perwakilan PT BPI (Bank Panin Indonesia)," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2021.
 
Duit yang diserahkan setara dengan Rp5.409.960.000, atau sebagian dari total kesepakatan kedua pihak. Angin dijanjikan komitmen fee Rp25 miliar dari PT Bank Panin Indonesia untuk memainkan laporan pajaknya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jadi Tersangka Korupsi Perpajakan, Angin Prayitno Aji Ditahan
 
Angin ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya. Mereka ialah Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Dirjen Pajak, Dadan Ramdani; dan dua konsultan pajak dari PT GMP, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi.
 
Kemudian, KPK juga menetapkan kuasa wajib pajak dari PT BPI Veronika Lindawati dan kuasa pajak PT JB Agus Susetyo sebagai tersangka. Keenam tersangka diduga kongkalikong memanipulasi pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
 
Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Ryan, Aulia, Veronika dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif