Penahanan Fayakhun Diperpanjang untuk Usut Aliran Suap Bakamla

Juven Martua Sitompul 24 Mei 2018 20:13 WIB
suap di bakamla
Penahanan Fayakhun Diperpanjang untuk Usut Aliran Suap Bakamla
Tersangka Fayakhun Andriadi berjalan dengan kepala tertunduk saat dikawal petugas masuk ke dalam Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Fayakhun Andriadi (FA), tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. Itu dilakukan demi mengusut aliran dana suap.

"Hari ini penyidik memperpanjang masa penahanan FA," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Anggota Komisi I DPR RI itu kembali dibui selama 30 hari ke depan, dimulai sejak 27 Mei 2018 sampai dengan 25 Juni 2018. Masa penahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.


Penyidik menyelisik kucuran dana korupsi satelit monitoring Bakamla ke beberapa anggota DPR RI lainnya. Ini termasuk ke sejumlah elite Partai Golkar.

Dugaan adanya aliran dana suap Bakamla ke sejumlah pihak ini diamini Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus mengatakan pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik hingga saat ini tidak lain untuk menelusuri para pihak yang diduga ikut kecipratan uang haram itu.

Agus juga tak menepis jika penyidik telah mengantongi informasi perihal nama-nama penikmat uang suap monitoring Bakamla. Namun, lanjut dia, pihaknya perlu menyesuaikan informasi tersebut dengan keterangan saksi-saksi lain.

"Nanti tindak lanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan‎," kata Agus kemarin.

Dugaan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus ini mencuat setelah Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa sebagai saksi untuk Fayakhun. Usai diperiksa, Yorrys menyebut kalau Fayakhun membeberkan sejumlah elite Golkar ikut menerima aliran uang suap satelit Bakamla kepada penyidik KPK.

Baca: KPK Telusuri Aliran Suap Bakamla ke Anggota DPR

Bahkan, Yorrys adalah salah satu nama yang disebut ikut menerima aliran uang oleh Fayakhun. Namun, hal itu dibantah tegas oleh Yorrys.

Yorrys justru menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dia menyebut kalau Kahar, yang saat itu sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus ketua Badan Anggaran (Banggar), mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.

Selain Kahar, Yorrys menyebut nama koleganya yang lain yakni Bendahara Umum Partai GolkarRobert Joppy Kardinal, yang sempat menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar. Menurut dia, ketua fraksi, bendahara umum sampai ke Banggar mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.

Sementara itu, dalam kasus ini, Fayakhun diduga kuat menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.





(OGI)