Yusril Nilai Pengadilan Tipikor tak Berwenang Mengadili Perkara BLBI

Damar Iradat 21 Mei 2018 14:47 WIB
kasus blbi
Yusril Nilai Pengadilan Tipikor tak Berwenang Mengadili Perkara BLBI
Pengadilan Tipikor. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia.
Jakarta: Kubu mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak berwenang mengadili perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Perkara ini dinilai lebih ke ranah perdata daripada pidana. 

Yusril Ihza Mahendra, salah seorang tim kuasa hukum Syafruddin, mengatakan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beranggapan penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) melawan hukum karena mengakibatkan kerugian negara. Namun, kubunya berpendapat lain.

"Pemberian SKL yang dilakukan oleh terdakwa (Syafruddin) pada saat menjadi kepala BPPN didasarkan atas kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional berikut dengan perubahannya," kata Yusril saat membacakan surat eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.


Yusril menyampaikan Syafruddin selaku Kepala BPPN saat itu hanya menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai badan pejabat tata usaha negara. Penerbitan SKL itu juga dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang diberikan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

"Oleh karena itu, jika memang quod non SKL yang dikeluarkan tersebut adalah salah, maka termasuk sebagai sengketa tata usaha negara dan seharusnya diuji pada peradilan tata usaha negara," ungkap dia.

SKL, kata dia, adalah keputusan tata usaha negara, yaitu perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku, artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Ia menilai tidak tepat jika kebijakan pemerintah yang telah diterima oleh rapat kabinet kemudian dipermasalahkan dan menunjuk Syafruddin sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kebijakan ini, lanjut dia, tidak elok jika dibawa ke ranah pidana. 

"Oleh karena masalah ini sepenuhnya adalah masalah perdata, maka kami berpendapat Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara ini," tegas Yusril. 

Baca: Yusril Sebut Audit BPK Terkait BLBI Saling Bertentangan

Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Ia diduga telah menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin  PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.

Terdakwa juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Sjamsul, meskipun belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak. 

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id