Jakarta: Pengamat Pertahanan Al Araf pesimis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa memberantas mafia pengadaan alutsista bila terpilih menjadi presiden ke-8 pada Pilpres 2024. Pemberantasan mafia alutsista dinilai butuh peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya rasa kalau KPK tidak memiliki ruang untuk memantau pengadaan alutsista, mafia itu akan terus ada apalagi kalau ke depan Presidennya Prabowo tentu dugaan-dugaan tentang skandal alutsista akan dicurigai oleh publik," kata Al Araf dalam program Newsmaker Medcom, Sabru, 16 Maret 2024.
Namun, dia tak memungkiri mafia itu hilang bila Prabowo menjadi presiden dan menunjukkan komitmen demokratis dengan mengubah undang-undang peradilan militer. Kemudian, memberikan ruang untuk KPK masuk ke sektor pertahanan.
"Kalau itu tidak terjadi saya menganggap bahwa lima tahun ke depan sektor pertahanan akan menjadi sektor yang gelap, karena anggaran pertahanan akan sulit untuk transparan dan akuntabel," bebernya.
Menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative ini, pelibatan KPK bisa lebih memantau penggunaan anggaran sektor pertahanan itu benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan pertahanan.
"Kalau KPK tidak masuk, saya rasa sulit untuk kita memastikan bahwa anggaran sektor pertahanan itu ditujukan sungguh-sungguh untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit," ungkapnya.
Jakarta: Pengamat Pertahanan Al Araf pesimis Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto bisa memberantas mafia pengadaan alutsista bila terpilih menjadi presiden ke-8 pada Pilpres 2024. Pemberantasan mafia alutsista dinilai butuh peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya rasa kalau KPK tidak memiliki ruang untuk memantau pengadaan alutsista, mafia itu akan terus ada apalagi kalau ke depan Presidennya Prabowo tentu dugaan-dugaan tentang skandal alutsista akan dicurigai oleh publik," kata Al Araf dalam program Newsmaker Medcom, Sabru, 16 Maret 2024.
Namun, dia tak memungkiri mafia itu hilang bila Prabowo menjadi presiden dan menunjukkan komitmen demokratis dengan mengubah undang-undang peradilan militer. Kemudian, memberikan ruang untuk
KPK masuk ke sektor pertahanan.
"Kalau itu tidak terjadi saya menganggap bahwa lima tahun ke depan sektor pertahanan akan menjadi sektor yang gelap, karena anggaran pertahanan akan sulit untuk transparan dan akuntabel," bebernya.
Menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative ini, pelibatan KPK bisa lebih memantau penggunaan anggaran sektor pertahanan itu benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan pertahanan.
"Kalau KPK tidak masuk, saya rasa sulit untuk kita memastikan bahwa anggaran sektor pertahanan itu ditujukan sungguh-sungguh untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
