Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Medcom.id/Siti Yona
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Medcom.id/Siti Yona

Dana Boeing yang Disalahgunakan ACT Bertambah Jadi Rp107,3 Miliar

Siti Yona Hukmana • 08 Agustus 2022 16:28
Jakarta: Jumlah dana sosial dari perusahaan Boeing untuk kompensasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang disalahgunakan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bertambah. Hal itu diketahui usai audit oleh akuntan publik.
 
"Dari hasil pendalaman Penyidik Bareskrim Polri dan Tim Audit bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diduga sebesar Rp107,3 miliar," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Agustus 2022.
 
Nurul merinci dana Boeing yang digunakan tidak sesuai peruntukannya itu. Pertama, untuk pengadaan armada Rice Truk Rp2.023.757.000. Kedua, pengadaan armada Program Big Food Bus Rp2.853.347.500. Ketiga, dana pembangan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp8.795.964.700.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keempat, dana talangan kepada Koperasi Syariah 212 sebesar Rp10 miliar. Kelima, dana talangan kepada CV CUN RP3.050.000.000. Keenam, dana talangan kepada PT MBGS Rp7.850.000.000, dana untuk operasional yayasan (gaji, tunjangan, sewa kantor dan pelunasan pembelian kantor), dan kedelapan, dana untuk yayasan lain yang terafiliasi ACT.
 
"Kemudian, didapati fakta juga bahwa ternyata dana sosial Boeing yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana sosial sesuai proposal ahli waris, berdasarkan hasil audit diduga hanya sebesar Rp30,8 miliar," ungkap Nurul.
 

Baca juga: PPATK: 50% Donasi ACT Masuk Kantong Pribadi


Dengan demikian, kata dia, dana sosial Boeing yang diselewengkan ACT mulanya berjumlah Rp40 miliar. Namun, setelah diaudit bertambah menjadi Rp68 miliar.
 
"Kemudian, pada hari Jumat minggu lalu (5 Agustus 2022), kembali dilakukan pendalaman dengan hasil pemeriksaan auditor bahwa dana sosial Boeing yang diselewengkan bertambah menjadi Rp107,3 miliar," beber Nurul.
 
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif