Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun..
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun..

Politikus Partai Bulan Bintang Menyerahkan Diri ke KPK

Nasional gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 11 Januari 2019 16:55
Jakarta: Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban menyerahkan diri ke KPK. Tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho itu langsung menjalani pemeriksaan.
 
"Tadi sekitar pukul 10.50 WIB datang ke KPK dan sekarang sedang proses pemeriksaan oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Kedatangan Ferry dikawal anggota kepolisian Ipda Aslan Marpaung dan Brigjen R Hidayat. Tampak sebuah koper besar berwarna coklat turut dibawa Eks Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ferry masuk daftar pencairan orang (DPO) sejak 28 September 2018. Dia mangkir dua kali panggilan penyidik pada 14 Agustus dan 21 Agustus 2018.
 
Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, sebelum menuju Gedung KPK, Ferry bersama istri dan keluarganya, menyerahkan diri melalui Polsek Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya diterima Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.
 
Baca: Legislator Sumut Menjadi Buron KPK
 
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.
 
Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.
 
Anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.
 
Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif