Abu Bakar Ba'asyir di LP Gunung Sindur/Foto: Istimewa
Abu Bakar Ba'asyir di LP Gunung Sindur/Foto: Istimewa

Jokowi Diminta Mengubah Pemidanaan 51 Terpidana Mati

Nasional abu bakar baasyir
Nur Azizah • 20 Januari 2019 15:36
Jakarta: Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) menunggu langkah kemanusiaan Presiden Joko Widodo terhadap 51 narapidana mati. Ia berharap Jokowi juga memperlakukan sama narapidana mati itu dengan Abu Bakar Ba'asyir.
 
Pembebasan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia itu bukan berdasarkan grasi, pembebasan bersyarat, maupun amnesti. Abu Bakar dibebaskan murni atas kemanusiaan.
 
"Jika benar atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya untuk mengubah pemidanaan 51 terpidana mati dengan masa tunggu di atas 10 tahun," katakan Direktur ICJR Anggara di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pembebasan Abu Bakar Baasyir Usulan Ma'ruf
 
Presiden Joko Widodo melalui Tim perumus RKUHP menghadirkan 'Indonesian Way' dalam Rancangan KUHP. Melalui mekanisme ini, pemerintah merekomendasikan pidana mati dapat diubah lewat keputusan presiden jika selama 10 tahun terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuj.
 
Pidana mati juga secara otomatis diubah melalui keputusan presiden jika 10 tahun sejak grasi ditolak tidak dilakukan eksekusi. Berdasarkan data yang diolah ICJR dari Dirjen Pemasyarakatan, sampai Oktober 2018, terdapat 219 orang dalam daftar tunggu pidana mati.
 
Sebanyak 51 orang dengan masa tunggu lebih dari 10 tahun. Bahkan, 21 orang di antaranya masuk ke dalam daftar tunggu pidana mati lebih dari 15 tahun.
 
"Jika Presiden menghormati nilai kemanusiaan ini, maka presiden harus mengubah pidana mati ke-51 orang tersebut menjadi pidana seumur hidup atau pun pidana maksimal 20 tahun penjara, karena masukkan seseorang dalam daftar tunggu pidana mati terlalu lama dengan ketidakpastian merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari negara," beber Anggara.
 
Baca: Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir
 
ICJR juga mendesak Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dan Meiliana. Dua kasus kriminalisasi tersebut rentan memberangus kebebasan bereskpresi dan berpendapat serta perlindungan hak korban di Indonesia.
 
"Lewat kewenangannya, Presiden dengan nilai kemanusiaan harus juga melakukan langkah kemanusiaan untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dan Meliana," ujar Anggara.
 
Baiq Nuril merupakan korban kekerasan seksual yang dikriminalisasi dengan UU ITE dan terancam pidana 6 bulan penjara. Sedangkan Meliana disangkakan pasal penodaan agama.
 
"Presiden dengan nilai kemanusiaan yang dianutnya harus menginisiasi perubahan terhadap pasal karet tentang penodaan agama yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama," ucap dia.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif