Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Kejati DKI Sita 2 Rumah Terkait Kasus Mafia Tanah Cipayung

Nasional DKI Jakarta Kejaksaan mafia tanah
Antara • 14 Mei 2022 00:22
Jakarta: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah dan menyita dua rumah di kawasan Depok dan Cileungsi, Jawa Barat. Penyitaan terkait kasus tindak pidana korupsi mafia tanah di Cipayung, Jakarta Timur.
 
"Demi membuat terang tindak pidana korupsi mafia tanah Cipayung Jakarta Timur, pada Kamis 12 Mei 2022, penyidik Kejaksaan Tinggi DKI melakukan penggeledahan beberapa tempat," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Ashari menjelaskan penggeledahan dilakukan pada seorang makelar tanah berinisial FJR yang berlokasi di Cluster Anggrek 2 Blok M1-36E Tirtajaya Depok, Jawa Barat. Kemudian, di kediaman PWM, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di Puri Cileungsi E-11/10 RT 05 RW 08 Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam penggeledahan ini, tim penyidik Kejati DKI Jakarta berhasil mengamankan dokumen pembebasan lahan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang selanjutnya akan dijadikan alat bukti.
 
"Penyidik telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan berupa dokumen pembebasan lahan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dokumen/catatan skema pembagian uang, dokumen pengajuan dan penawaran harga tanah serta dokumen transaksi keuangan," ucap Ashari.
 
Baca: Jaksa Agung Angkat Topi Atas Pengusutan Mafia Pupuk dan Tanah di Pekalongan
 
Ashari menyebutkan dalam tahap penyidikan ini didapat fakta notaris LDS bersama JFR melakukan pengaturan harga terhadap sembilan pemilik tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1,6 juta per meter.
 
Sedangkan, harga yang dibayarkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2,7 juta per meter. Sehingga, uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati notaris LDS dan JFR diduga sebesar Rp17,7 miliar.
 
"Yang diduga uang hasil pembebasan lahan tersebut ada yang mengalir ke sejumlah oknum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan para pihak terkait," ucap Ashari.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif