Ilustrasi pengadilan/Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengadilan/Medcom.id/M Rizal

KY Gandeng KPK Telusuri Harta Calon Hakim Ad Hoc

Kautsar Widya Prabowo • 02 Maret 2022 17:26
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) bakal menelusuri menyeluruh rekam jejak 11 calon anggota hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Mahkamah Agung (MA). KY bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
"Karena bekerja sama dengan KPK itu KY bisa mengetahui bagaimana calon peserta ini secara disiplin melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara)," ujar Anggota Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah dalam diskusi bertajuk 'Mencari Sosok Hakim Ad Hoc Tipikor Yang Berintegritas', secara virtual, Selasa, 2 Maret 2022.
 
Baca: Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor MA Diminta Dikuliti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, KY melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri berbagai macam transaksi calon Hakim Ad Hoc tersebut. Terutama, menyelisik transaksi mencurigakan.
 
"Kemudian juga kita bekerja sama dengan lembaga seperti PPATK, sehingga para peserta ini bisa ketahuan apabila dia melakukan transaksi dan sebagainya ketahuan," kata dia.
 
Kemudian, KY berencana menggandeng Polri dan Kejaksaan Agung. MA sebagai pengguna jasa hakim ad hoc juga dilibatkan.
 

Berikut 11 calon hakim ad hoc Tipikor lolos seleksi kualitas:

  1. Abdur Razak
  2. Adly
  3. Agustinus Purnomo Hadi
  4. Amir Azwan
  5. Andreas Lumme
  6. Arizon Mega Jaya
  7. Benelaus Naipospos
  8. Petrus Paulus Maturbongs
  9. Reny Halida Ilham Malik
  10. Rodjai S. Irawan
  11. Ummi Maskanah

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) meminta panitia seleksi memastikan hakim ad hoc tipikor MA independen. Jangan sampai ada hakim yang terkait dengan partai politik atau kelompok oligarki.
 
"Misalnya menjadi simpatisan partai politik, kalau simpatisan bukan anggota (partai) secara administratif bisa lolos, karena bukan anggota parpol. Tetapi kalau dia simpatisan dia ada kedekatan," kata Peneliti Pukat FH UGM zaenur Rohman.
 
Zaenur menambahkan panitia seleksi juga harus jeli mencari tahu setiap peserta calon hakim ad hoc Tipikor MA yang sempat menjadi kuasa hukum dari pengusaha besar. Ia meyakini kondisi tersebut berpengaruh di kemudian hari.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif