Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin/Medcom.id/Candra
Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin/Medcom.id/Candra

Bupati Nonaktif Langkat Ancam Mutasi Bawahannya jika Proyek Tak Sesuai Permintaan

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Bupati Langkat Terbit Rencana
Candra Yuri Nuralam • 18 April 2022 13:51
Jakarta: Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengancam memutasi anak buahnya jika menerima proyek yang tidak sesuai dengan kemauannya. Informasi ini diketahui saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Zainal membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) milik saksi sekaligus pegawai negeri sipil (PNS) Langkat, Firdaus.
 
"Kabag ULP menceritakan ke saya dipanggil langsung Bupati (Terbit), kalau tidak memenuhi pengadaan akan dievaluasi. Karena Pokja 4 ada beberapa pekerjaan yang tidak menang di Pokja 4," kata Zainal saat membacakan BAP Firdaus dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 18 April 2022.
 
Firdaus mengamini BAP itu. Dia mendapat intimidasi dari tersangka sekaligus kontraktor Marcos Surya Abdi yang merupakan orang kepercayaan Terbit.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firdaus mengatakan ancaman mutasi juga diberikan kepada Kabag UKPBJ Langkat Suhardi. Ancaman ke Suhardi dilakukan saat pencarian tender.
 
"Pak Suhardi sampaikan kalau enggak sesuai keinginan Pak Bupati (Terbit), Pak Suhardi dimutasi, disampaikan saat masa-masa tender," ujar Firdaus.
 
Baca: Besaran Suap ke Bupati Tentukan Pemenang Proyek di Langkat
 
Firdaus tidak memerinci posisi yang ditunjuk Terbit saat ancaman mutasi tersebut. Standar proyek yang sesuai kemauan Terbit disebut diatur dalam grup pesan singkat bernama 'Kuala'.
 
Direktur CV Nizhami Muara Perangin Angin didakwa menyuap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, sebesar Rp572 juta. Uang itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Muara agar memenangkan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 
"Memberikan kepada Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat periode 2019-2024," kata salah satu jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zaenal Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022.
 
Uang tersebut diberikan melalui sejumlah pihak, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar Perangin Angin, kontraktor Marcos Surya Abdi, kontraktor Shuhanda Citra, dan kontraktor Isfi Syahfitra. Pihak-pihak tersebut sebagai perantara untuk memuluskan paket pekerjaan yang akan digarap perusahaan Muara.
 
Muara didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif