Ilustrasi penangkapan pelaku. Medcom.id
Ilustrasi penangkapan pelaku. Medcom.id

Polri Ungkap Alasan Penangkapan 4 Anggota KAMI Medan

Nasional undang-undang ite Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Media Indonesia • 15 Oktober 2020 19:34
Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri menangkap empat anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan. Keempatnya disebut mendorong demo menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh.
 
"Ada beberapa kegiatan di media sosial yang saya sampaikan dari Medan. Di Medan ini akhirnya kita menemukan ada dua laporan polisi dan empat tersangka yang kita tangkap dan penahanan berinisal KA, JG, NZ, WRB," beber Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Argo menyebut keempatnya termasuk dalam satu grup WhatsApp bernama KAMI Medan. Tersangka KA berperan sebagai admin grup.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KA merangkai tulisan yang mengarahkan untuk melempari DPR dan melempari polisi. "Kemudian ada tulisan 'Jangan takut dan jangan mundur'. Ada di WhatsApp Group ini sebagai barang bukti," beber Argo.
 
Kemudian, tersangka JG memberikan informasi penyerangan terhadap aparat kepolisian. "Tadi batu kena satu orang, bom molotov 10 orang," kata Argo membacakan tulisan JG.
 
Argo menyebut JG juga akan membuat skenario Orde Baru 1998, seperti mengajak penjarahan toko dan rumah serta preman diikutkan untuk menjarah.
 
"Sudah kita jadikan barang bukti kata-kata seperti itu. Makanya kita dapatkan bom molotovnya ini. Sama pilox untuk membuat tulisan, adapula bom molotov. Untuk apa? Melempar, mobil ini dilempar. Sehingga bisa terbakar," ucap Argo.
 
Sementara itu, NZ menyampaikan pesan 'Medan cocoknya didaratin. Yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama China'. Sedangkan tersangka WRP menyampaikan wajib membawa bom molotov.
 
"Ada beberapa yang sudah dievaluasi tim siber. Contoh juga gedung DPRD Sumatra Utara dirusak," ucap Argo.
 
Keempat tersangka dijerat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 160 KUHP. Tersangka terancam hukuman enam tahun penjara.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif