Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di Indonesia. Korps Bhayangkara harus tegas guna menuntaskan kasus pertanahan.
"KPK tentu sangat memberikan dukungan untuk penyelesaian masalah pertanahan," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu, 24 Februari 2021.
Menurut Firli, penyelesaian kasus tanah sejalan dengan program KPK terkait optimalisasi dan penertiban aset milik negara. Lembaga Antirasuah bahkan terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait persoalan ini.
"Alhamdulillah tahun 2020 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp592,6 triliun," ujarnya.
Baca: Pencaplok Tanah Ibu Dino Patti Djalal Dijerat Pasal Berlapis
Dugaan korupsi dan mafia tanah kerap bersinggungan dalam sejumlah kasus. Di antaranya terkait pemberian izin lahan, penjualan lahan, hingga pencucian uang.
Salah satu perkara yang terkait tanah, Komisi Antirasuah pernah mengusut dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi. KPK memanggil saksi-saksi, termasuk petinggi perusahaan properti berinisial AHL.
AHL diduga merupakan salah satu mafia tanah. Berdasarkan informasi dari aparat penegak hukum, AHL kerap terlibat dalam sengketa tanah di Indonesia.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mendukung Polri membongkar kasus mafia
tanah di Indonesia. Korps Bhayangkara harus tegas guna menuntaskan kasus pertanahan.
"KPK tentu sangat memberikan dukungan untuk penyelesaian masalah pertanahan," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu, 24 Februari 2021.
Menurut Firli, penyelesaian kasus tanah sejalan dengan program KPK terkait optimalisasi dan penertiban aset milik negara. Lembaga Antirasuah bahkan terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait persoalan ini.
"Alhamdulillah tahun 2020 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp592,6 triliun," ujarnya.
Baca: Pencaplok Tanah Ibu Dino Patti Djalal Dijerat Pasal Berlapis
Dugaan korupsi dan mafia tanah kerap bersinggungan dalam sejumlah kasus. Di antaranya terkait pemberian izin lahan, penjualan lahan, hingga pencucian uang.
Salah satu perkara yang terkait tanah, Komisi Antirasuah pernah mengusut dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi. KPK memanggil saksi-saksi, termasuk petinggi perusahaan properti berinisial AHL.
AHL diduga merupakan salah satu mafia tanah. Berdasarkan informasi dari aparat penegak hukum, AHL kerap terlibat dalam sengketa tanah di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
