medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso menyatakan masih banyak kekurangan dalam rehabilitasi pengguna narkoba. Rehabilitasi justru jadi permainan oknum nakal.
Menurut Waseso, rehabilitasi sebenarnya tak menjadi ranah BNN. Kewenangan program itu berada di tangan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
"Ini sudah salah kaprah sebenarnya. Karena (rehabilitasi) adanya di penegak hukum, jadi peluang untuk dijadikan mainan," kata Waseso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).
Menurut dia, oknum nakal bisa saja menawarkan pecandu narkoba untuk dipidana atau direhabilitasi. Permainan pun berlanjut ke aparat di institusi lain yang mendapat pelimpahan kasus tersebut.
"Wani piro? Jadi uang lagi itu. Nanti sudah selesai di Polri dan BNN, begitu di oknum kejaksaannya, digitukan lagi, 'Ini mau saya tuntut apa kamu? Tuntut pidana kurungan atau rehab?' Demikain juga pas di hakimnya. Ini bahaya," jelas dia.
Jenderal bintang tiga ini meminta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direvisi. Ia mengklaim sudah memperjuangkan revisi UU sejak awal menjabat Kepala BNN medio September 2015. Namun, pembahasan masih buntu hingga sekarang.
Peserta rehabilitasi narkoba di Makassar/ANT/Yusran Uccang
Setiap tahun, kata mantan Kabareskrim Polri ini, minimal seratus ribu dari lima juta pecandu direhabilitasi. Namun, hal ini sulit dilakukan oleh seratus balai rehabilitasi dengan seratus macam program. Selain itu, permainan uang juga kerap terjadi di balai-balai.
"Ada yang direbus, direndam, ada yang disuruh lari-lari. Ini model rehabilitasi mana kayak begitu? Hasilnya kayak apa? Beda-beda. Ada yang cukup daftar, dikeluarkan, (dinyatakan) sudah direhab. Kan lucu. Ini fakta yang saya sampaikan, enggak ngarang-ngarang. Bagaimana kita berpikir demikian kalau yang kami pertaruhkan adalah jiwa, nyawa dipakai mainan, dipakai bisnis," terang Waseso.
Dalam kepemimpinannya, Waseso mengaku sudah berusaha mengubah kondisi. Dia berencana berkoordinasi dengan Kementeri Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk menyusun program-program. Hal ini dilakukan agar rehabilitasi berjalan efektif.
"Di tempat rehab saya ada yang tiga kali empat kali masuk lagi. Pulang-pergi, pulang-pergi, enggak selesai-selesai. Setiap masuk tambah parah, bukan tambah baik. Ada yang ditangkap, yang penting sudah masuk rehab. Dia keluar uang. Padahal dana dari negara ada, tapi yang direhab keluar duit juga. Nah ini kacau nih. Sekarang abu-abunya sedang kami benahi," ucap manta Kapolda Gorontalo ini.
medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso menyatakan masih banyak kekurangan dalam rehabilitasi pengguna narkoba. Rehabilitasi justru jadi permainan oknum nakal.
Menurut Waseso, rehabilitasi sebenarnya tak menjadi ranah BNN. Kewenangan program itu berada di tangan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
"Ini sudah salah kaprah sebenarnya. Karena (rehabilitasi) adanya di penegak hukum, jadi peluang untuk dijadikan mainan," kata Waseso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).
Menurut dia, oknum nakal bisa saja menawarkan pecandu narkoba untuk dipidana atau direhabilitasi. Permainan pun berlanjut ke aparat di institusi lain yang mendapat pelimpahan kasus tersebut.
"Wani piro? Jadi uang lagi itu. Nanti sudah selesai di Polri dan BNN, begitu di oknum kejaksaannya, digitukan lagi, 'Ini mau saya tuntut apa kamu? Tuntut pidana kurungan atau rehab?' Demikain juga pas di hakimnya. Ini bahaya," jelas dia.
Jenderal bintang tiga ini meminta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direvisi. Ia mengklaim sudah memperjuangkan revisi UU sejak awal menjabat Kepala BNN medio September 2015. Namun, pembahasan masih buntu hingga sekarang.
Peserta rehabilitasi narkoba di Makassar/ANT/Yusran Uccang
Setiap tahun, kata mantan Kabareskrim Polri ini, minimal seratus ribu dari lima juta pecandu direhabilitasi. Namun, hal ini sulit dilakukan oleh seratus balai rehabilitasi dengan seratus macam program. Selain itu, permainan uang juga kerap terjadi di balai-balai.
"Ada yang direbus, direndam, ada yang disuruh lari-lari. Ini model rehabilitasi mana kayak begitu? Hasilnya kayak apa? Beda-beda. Ada yang cukup daftar, dikeluarkan, (dinyatakan) sudah direhab. Kan lucu. Ini fakta yang saya sampaikan, enggak ngarang-ngarang. Bagaimana kita berpikir demikian kalau yang kami pertaruhkan adalah jiwa, nyawa dipakai mainan, dipakai bisnis," terang Waseso.
Dalam kepemimpinannya, Waseso mengaku sudah berusaha mengubah kondisi. Dia berencana berkoordinasi dengan Kementeri Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk menyusun program-program. Hal ini dilakukan agar rehabilitasi berjalan efektif.
"Di tempat rehab saya ada yang tiga kali empat kali masuk lagi. Pulang-pergi, pulang-pergi, enggak selesai-selesai. Setiap masuk tambah parah, bukan tambah baik. Ada yang ditangkap, yang penting sudah masuk rehab. Dia keluar uang. Padahal dana dari negara ada, tapi yang direhab keluar duit juga. Nah ini kacau nih. Sekarang abu-abunya sedang kami benahi," ucap manta Kapolda Gorontalo ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
