Masa Penahanan Lima Anggota DPRD Malang Diperpanjang

Juven Martua Sitompul 30 November 2018 18:59 WIB
Korupsi APBD-P Malang
Masa Penahanan Lima Anggota DPRD Malang Diperpanjang
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan enam tersangka kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun Anggaran 2015. 

Keenam legislator Malang itu yakni Erni Farida (PDIP), Sony Yudiarto (Demokrat), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Ribut Haryanto (Golkar), Choirul Amri (PKS) dan Harun Prasojo (PAN). Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan sejak 2 Desember 2018 sampai dengan  31 Desember 2018.

"Perpanjangan penahanan demi kepentingan penyidikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.


Pada Rabu, 28 November 2018, penyidik terlebih dulu memperpanjang masa penahanan 14 tersangka lain. Mereka di antaranya Diana Yanti (PDI-P), Sugianto (PKS), Hadi Susanto (PDI-P), Afdhal Fauza (Hanura), Syamsul Fajrih (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Imam Ghozali (Hanura).

Kemudian, Moh Fadli (Nasdem), Asia iriani (PPP), Arief Hermanto (PDI-P), Choeroel Anwar (Golkar), Mulyanto (PKB), Suparno (Gerindra) dan Teguh Mulyono (PDI-P). Masa penahanan 14 legislator tersebut diperpanjang selama 30 hari ke depan.

Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun Anggaran 2015. Para anggota DPRD kota Malang itu diduga menerima suap dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton.

Kasus ini pengembangan dari tersangka sebelumnya. Mereka di antaranya Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono.



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id