Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Anggota DPRD Bekasi Diminta Kooperatif Kembalikan Uang Pelesiran

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Kautsar Widya Prabowo • 22 Januari 2019 08:10
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pada anggota DPRD kabupaten Bekasi bersikap kooperatif mengembalikan uang yang diduga diterima untuk pelesiran ke Thailand. Mereka juga diminta jujur dalam penyidikan kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
Juru bicara KPK Febri Diasnyah menegaskan bila ada anggota DPRD yang tidak mengembalikan uang dan tidak memberikan keterangan secara jelas, dapat dikenakan pidana. Mereka dapat dijerat sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
"Ancaman pidana 3 sampai 12 tahun," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri mengakui, kemarin sejumlah anggota DPRD mengembalikan uang yang diterima. Jumlah pengembaliannya variatif mulai dari Rp9 juta sampai Rp11 juta.
 
Dia menegaskan pengembalian uang tidak akan menghilangkan pidana. Apalagi, penyidik telah mengidentifikasi adanya pemberiaan fasilitas jalan-jalan ke Thailand.
 
"Itu yang terus kami dalami, KPK menghargai hal tersebut dan nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara untuk kebutuhan penanganan perkara lebih lanjut,' pungkas dia.
 
(Baca juga:Pimpinan DPRD Bekasi Kembalikan Suap Meikarta Rp70 Juta)
 
KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelesiran dengan menggunakan uang suap tersebut.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.
 
Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
 
Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.
 
(Baca juga:KPK Kantongi Nama Legislator Penerima Pelesiran Meikarta)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi