Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom/Damar Iradat.
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom/Damar Iradat.

Kepatuhan LHKPN Krakatau Steel di Bawah 50 Persen

Nasional krakatau steel OTT KPK
Damar Iradat • 26 Maret 2019 19:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut jika tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Krakatau Steel (PTKS) masih rendah. Persentase laporan kekayaan pejabat Krakatau Steel lima hari menjelang batas akhir pelaporan masih di bawah 50 persen.
 
Tercatat, di Krakatau Steel terdapat 153 pejabat yang wajib lapor. Namun, dari 153 pejabat, baru 76 orang yang melaporkan LHKPN ke KPK.
 
"Sementara, yang belum lapor 77 orang. Dengan demikian, 5 hari menjelang berakhirnya batas waktu pelaporan LHKPN periodik pada 31 Maret 2019 ini, tingkat kepatuhan PT Krakatau Steel masih 49,67 persen," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 26 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Internal Krakatau Steel diharapkan benar-benar serius melakukan pembenahan. Pelaporan kekayaan secara tepat waktu dan benar adalah salah satu alat ukur keseriusan upaya pencegahan korupsi di Internal.
 
Menurut Febri, Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang penting dalam produksi dan perekonomian di Indonesia. Sehingga upaya menjaga agar BUMN bersih dari korupsi adalah salah satu pekerjaan yang wajib jadi perhatian bersama.
 
"BUMN semestinya dapat memberikan contoh yang lebih kuat di sektor swasta. Agar bisnis dilakukan secara sehat dan pemisahan yang lebih tegas antara kepentingan pribadi dan korporasi," ungkap Febri.
 
(Baca: KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Krakatau Steel)
 
KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PTKS Wisnu Kuncoro sebagai tersangka. Penetapan Wisnu sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
 
Penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni Alexander Muskitta dari swasta sebagai penerima suap. Kemudian Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro dari swasta, keduanya diduga sebagai pihak pemberi suap.
 
Suap terjadi pada 2019, saat Direktorat Teknologi dan Produksi PTKS merencanakan kebutuhan barang dan peralatan, masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. Alexander diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Wisnu dan disetujui.
 
Alexander menyepakati komitmen fee dengan PT Grand Kartech dan Group Tjokro senilai 10 persen dari nilai kontrak. Alexander diduga bertindak mewakili dan atas nama Wisnu sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PTKS.
 
Selanjutnya, Alexander meminta Rp50 juta kepada Kenneth dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada Kurniawan dari Group Tjokro. Pada 20 Maret 2019, Alexander menerima cek Rp50 juta dari Kenneth yang kemudian disetorkan ke rekening Alexander.
 
Alexander juga menerima uang sebanyak USD4 ribu atau setara Rp56,64 juta dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander.
 
Total uang yang diamankan saat penangkapan senilai Rp20 juta dalam sebuah kantung kertas berwarna cokelat. Tim juga mengamankan sebuah buku tabungan atas nama Alexander.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif