Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bisa menghasilkan kesepakatan untuk pencegahan korupsi secara global. Utamanya, pencegahan korupsi pada praktik ekonomi.
"Kami berharap peserta G20 bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa membantu negara-negara anggota G20 maupun di luar anggota G20 untuk mencegah korupsi pada praktik ekonomi," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melalui keterangan tertulis, Minggu, 27 Maret 2022.
KPK sudah menyiapkan empat isu prioritas untuk mencegah korupsi di sektor ekonomi dalam skala global. Pertama, para penegak hukum harus meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi.
Baca: 8 Saran Agar Gerakan Bangga Buatan Indonesia Bebas dari Korupsi
Lalu, penegak hukum harus meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. Kemudian, penegak hukum harus meningkatkan pengawasan yang diberdayakan dalam tindak pidana pencucian uang.
"Dan korupsi di sektor renewable energy," tutur Lili.
Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana mengatakan pihaknya harus bekerja keras untuk meyakinkan negara lain bahwa empat jurus itu bisa memberantas korupsi secara global. KPK berharap KTT G20 berjalan dengan baik demi pemberantasan korupsi secara global.
"Apabila isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi sebagai HLP tersebut nanti disepakati oleh seluruh anggota, maka akan tercatat dalam sejarah sebagai legacy KPK atau Indonesia sebagai presidensi Indonesia tahun 2022," tutur Hadiyana.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) berharap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
G20 bisa menghasilkan kesepakatan untuk pencegahan korupsi secara global. Utamanya, pencegahan korupsi pada praktik ekonomi.
"Kami berharap peserta G20 bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa membantu negara-negara anggota G20 maupun di luar anggota G20 untuk mencegah korupsi pada praktik ekonomi," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melalui keterangan tertulis, Minggu, 27 Maret 2022.
KPK sudah menyiapkan empat isu prioritas untuk mencegah korupsi di sektor ekonomi dalam skala global. Pertama, para penegak hukum harus meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi.
Baca:
8 Saran Agar Gerakan Bangga Buatan Indonesia Bebas dari Korupsi
Lalu, penegak hukum harus meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. Kemudian, penegak hukum harus meningkatkan pengawasan yang diberdayakan dalam tindak pidana pencucian uang.
"Dan korupsi di sektor renewable energy," tutur Lili.
Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana mengatakan pihaknya harus bekerja keras untuk meyakinkan negara lain bahwa empat jurus itu bisa memberantas korupsi secara global. KPK berharap KTT G20 berjalan dengan baik demi pemberantasan korupsi secara global.
"Apabila isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi sebagai HLP tersebut nanti disepakati oleh seluruh anggota, maka akan tercatat dalam sejarah sebagai legacy KPK atau Indonesia sebagai presidensi Indonesia tahun 2022," tutur Hadiyana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
