medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengawali kerjanya dengan memberantas korupsi di BNP2TKI.
Untuk itu ia mendatangi KPK untuk berdiskusi mengenai titik pelayanan penanganan masalah TKI, yang dianggap KPK potensial jadi lahan korupsi di BNP2TKI.
Serta meminta solusi penanganan korupsi di lembaga yang dipimpinnya tersebut. Untuk menciptakan birokrasi yang efektif, kredibel, dan akuntabel.
"Saya ingin tahu, dan ingin diskusi di mana sih di tempat saya letak-letak layanan penanganan masalah TKI yang dianggap KPK potensial untuk dijadikan lahan korupsi, itu di mana? Karena itu solusi dan rekomendasinya seperti apa, cara penanganannya yang efektif," kata Nusron di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2014).
Selain itu, sebagai kepala baru di BNP2TKI, Nusron juga ingin mengetahui hasil kajian KPK terkait masalah-masalah manipulasi dan pemerasan terhadap TKI. Pasalnya, yang memiliki kajian tersebut hanya KPK dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Kami tidak ingin ada manipulasi maupun ada keringat-keringat TKI yang diperas oleh orang lain. Kan KPK itu punya kajian, nah saya sebagai kepala badan yang baru datang, silaturahmi untuk minta kajian itu sebagai alat atau tools untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal atau eksternal pada masa yang akan datang," tukas dia.
Seperti yang dilakukan KPK ketikan mendapatkan keluhan adanya masalah "Selapajang" di Bandar Udara Soekarno-Hatta, yang kemudian direkomendasikan KPK untuk ditutup karena banyaknya pungutan liar. "Lah sekarang di mana lagi letaknya (pungli)?" tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengawali kerjanya dengan memberantas korupsi di BNP2TKI.
Untuk itu ia mendatangi KPK untuk berdiskusi mengenai titik pelayanan penanganan masalah TKI, yang dianggap KPK potensial jadi lahan korupsi di BNP2TKI.
Serta meminta solusi penanganan korupsi di lembaga yang dipimpinnya tersebut. Untuk menciptakan birokrasi yang efektif, kredibel, dan akuntabel.
"Saya ingin tahu, dan ingin diskusi di mana sih di tempat saya letak-letak layanan penanganan masalah TKI yang dianggap KPK potensial untuk dijadikan lahan korupsi, itu di mana? Karena itu solusi dan rekomendasinya seperti apa, cara penanganannya yang efektif," kata Nusron di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2014).
Selain itu, sebagai kepala baru di BNP2TKI, Nusron juga ingin mengetahui hasil kajian KPK terkait masalah-masalah manipulasi dan pemerasan terhadap TKI. Pasalnya, yang memiliki kajian tersebut hanya KPK dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Kami tidak ingin ada manipulasi maupun ada keringat-keringat TKI yang diperas oleh orang lain. Kan KPK itu punya kajian, nah saya sebagai kepala badan yang baru datang, silaturahmi untuk minta kajian itu sebagai alat atau
tools untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal atau eksternal pada masa yang akan datang," tukas dia.
Seperti yang dilakukan KPK ketikan mendapatkan keluhan adanya masalah "Selapajang" di Bandar Udara Soekarno-Hatta, yang kemudian direkomendasikan KPK untuk ditutup karena banyaknya pungutan liar. "Lah sekarang di mana lagi letaknya (pungli)?" tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
