medcom.id, Jakarta: Ketua Setara Institute Hendardi menyarankan agar testimoni Freddy Budiman yang disampaikan Koordinator KontraS Haris Azhar dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembenahan internal Polri. Hal ini, kata dia, juga senada dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Saya kira mendorong ini anjuran Presiden, dituntaskan, gunakan Haris sebagai narasumber. Saya imbau mendorong untuk itu. Saya akan coba berhubungan dengan Mabes Polri untuk menyelesaikan ini," kata Hendardi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Menurut dia, publik sejatinya menginginkan pemberantasan narkoba yang tegas dan aparat penegak hukum yang bersih. Sementara, pernyataan soal keterlibatan oknum penegakan hukum, kata dia, bukan berasal langsung dari Haris
"Karena apa yang dinyatakan Haris itu kan bukan pernyataan dia, itu pernyataan Freddy kepada Haris. Dia menyampaikan ke publik, bukan pernyataan Haris sendiri," tutur Hendardi.
Instruksi Presiden untuk menjadikan kasus Haris ini sebagai upaya pembenahan Polri, kata dia, merupakan hal yang baik. Hal ini mengingat adanya aparat yang pernah terlibat dalam kasus Freddy Budiman, yaitu, anggota Polda Metro Jaya Aipda Sugito dan Bripka Bahri Afrianto, sehingga kedua dipecat.
"Karena itu kan hal-hal semacam itu yang ditelusur, bukan sekedar Haris yang diusut. Sebaiknya dilihat suatu fakta, jangan kita cepat marah menyalahkan Haris. apa yang dianjurkan Presiden cukup baik karena supaya tidak implikasi destruktif, kontra produktif memperoleh suatu yang baik," tutur dia.
Polisi, lanjut dia, lebih baik bijak dalam menghadapi kasus semacam ini. Terlebih, Mabes Polri baru mendapat pimpinan baru, yakni, Jenderal Polisi Tito Karnavian yang digadang-gadang dapat membawa perubahan kepada Korps Bhayangkara.
"Kita ingin penegakan hukum bersih. Pak Kapolri Jenderal Tito saya rasa cermin antitesa konservatif polisi, banyak harapan di dia," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Ketua Setara Institute Hendardi menyarankan agar testimoni Freddy Budiman yang disampaikan Koordinator KontraS Haris Azhar dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembenahan internal Polri. Hal ini, kata dia, juga senada dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Saya kira mendorong ini anjuran Presiden, dituntaskan, gunakan Haris sebagai narasumber. Saya imbau mendorong untuk itu. Saya akan coba berhubungan dengan Mabes Polri untuk menyelesaikan ini," kata Hendardi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Menurut dia, publik sejatinya menginginkan pemberantasan narkoba yang tegas dan aparat penegak hukum yang bersih. Sementara, pernyataan soal keterlibatan oknum penegakan hukum, kata dia, bukan berasal langsung dari Haris
"Karena apa yang dinyatakan Haris itu kan bukan pernyataan dia, itu pernyataan Freddy kepada Haris. Dia menyampaikan ke publik, bukan pernyataan Haris sendiri," tutur Hendardi.
Instruksi Presiden untuk menjadikan kasus Haris ini sebagai upaya pembenahan Polri, kata dia, merupakan hal yang baik. Hal ini mengingat adanya aparat yang pernah terlibat dalam kasus Freddy Budiman, yaitu, anggota Polda Metro Jaya Aipda Sugito dan Bripka Bahri Afrianto, sehingga kedua dipecat.
"Karena itu kan hal-hal semacam itu yang ditelusur, bukan sekedar Haris yang diusut. Sebaiknya dilihat suatu fakta, jangan kita cepat marah menyalahkan Haris. apa yang dianjurkan Presiden cukup baik karena supaya tidak implikasi destruktif, kontra produktif memperoleh suatu yang baik," tutur dia.
Polisi, lanjut dia, lebih baik bijak dalam menghadapi kasus semacam ini. Terlebih, Mabes Polri baru mendapat pimpinan baru, yakni, Jenderal Polisi Tito Karnavian yang digadang-gadang dapat membawa perubahan kepada Korps Bhayangkara.
"Kita ingin penegakan hukum bersih. Pak Kapolri Jenderal Tito saya rasa cermin antitesa konservatif polisi, banyak harapan di dia," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
