Jakarta: Polri merespons desakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menangkap lima bandar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disampaikan beberapa waktu lalu. Data BP2MI disebut tidak akurat.
"DPO TPPO yang disampaikan menurut BP2MI kami sudah melaksanakan penyelidikan-penyelidikan dan beberapa kali kami melaksanakan disampaikan nama, nomor HP (handphone). Begitu kita melaksanakan penyelidikan itu juga tidak akurat yang disampaikan kepada kami, nomor yang disampaikan bukan nomor orang tersebut," kata Kepala Sub Satuan Tugas Penegakan Hukum (Kasubsatgas Gakkum) TPPO Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Desember 2023.
Djuhandhani memastikan Polri dalam hal ini Satgas TPPO tetap fokus melakukan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang tersebut. Namun, Djuhandhani menyebut Polri tidak bisa serta-merta menetapkan daftar pencarian orang (DPO) itu tersangka.
"Karena kita harus tetap melengkapi formil materil penyidikan, tidak serta-merta. Wah, itu ada kaitannya dengan sana langsung dijadikan tersangka, belum bisa. Sampai saat ini penyidik masih melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan terkait kelima orang itu," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta Satgas TPPO Polri menangkap bandar-bandar besar kasus perdagangan orang yang meresahkan itu. Menurutnya, ratusan pelaku yang ditangkap Polri saat ini baru 'kelas teri'.
"Tadi, bandar-bandar besar belum tersentuh. Saya sudah serahkan lima nama ke Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), di Batam misalnya, ini satu pun belum tersentuh. Kita bangga dengan 900 tersangka (TPPO), tapi itu 'ikan teri', 'ikan kakap' belum," kata Benny di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.
Benny menyebut sudah memberikan inisial pelaku saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2023. Nama-nama itu, kata Benny, belum tersentuh Polri. Pelaku TPPO disebut bukan hanya pendidikan rendah, namun ada yang lulusan D-3 dan S-1 seperti yang terjadi di Kamboja.
"Bandar besar untuk ke Kamboja sudah sebut inisial, di depan presiden, di depan rapat terbatas kabinet. Tanggal 30 Mei 2023," ucapnya.
Benny memandang penangkapan lima bandar TPPO kerjaan mudah. Pasalnya, dia telah memetakan kantong-kantong buruh migran.
"Saya berani bertaruh ini hal mudah karena BP2MI telah memetakan kantong-kantong daerah mana rekrutmen pekerja. NTB mau ke mana, dia keluar dari jalur apa," bebernya.
Jakarta:
Polri merespons desakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menangkap lima bandar
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disampaikan beberapa waktu lalu. Data BP2MI disebut tidak akurat.
"DPO TPPO yang disampaikan menurut BP2MI kami sudah melaksanakan penyelidikan-penyelidikan dan beberapa kali kami melaksanakan disampaikan nama, nomor HP (
handphone). Begitu kita melaksanakan penyelidikan itu juga tidak akurat yang disampaikan kepada kami, nomor yang disampaikan bukan nomor orang tersebut," kata Kepala Sub Satuan Tugas Penegakan Hukum (Kasubsatgas Gakkum) TPPO Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Desember 2023.
Djuhandhani memastikan Polri dalam hal ini Satgas TPPO tetap fokus melakukan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang tersebut. Namun, Djuhandhani menyebut Polri tidak bisa serta-merta menetapkan daftar pencarian orang (DPO) itu tersangka.
"Karena kita harus tetap melengkapi formil materil penyidikan, tidak serta-merta. Wah, itu ada kaitannya dengan sana langsung dijadikan tersangka, belum bisa. Sampai saat ini penyidik masih melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan terkait kelima orang itu," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta Satgas TPPO Polri menangkap bandar-bandar besar kasus perdagangan orang yang meresahkan itu. Menurutnya, ratusan pelaku yang ditangkap Polri saat ini baru 'kelas teri'.
"Tadi, bandar-bandar besar belum tersentuh. Saya sudah serahkan lima nama ke Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), di Batam misalnya, ini satu pun belum tersentuh. Kita bangga dengan 900 tersangka (TPPO), tapi itu 'ikan teri', 'ikan kakap' belum," kata Benny di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.
Benny menyebut sudah memberikan inisial pelaku saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2023. Nama-nama itu, kata Benny, belum tersentuh Polri. Pelaku TPPO disebut bukan hanya pendidikan rendah, namun ada yang lulusan D-3 dan S-1 seperti yang terjadi di Kamboja.
"Bandar besar untuk ke Kamboja sudah sebut inisial, di depan presiden, di depan rapat terbatas kabinet. Tanggal 30 Mei 2023," ucapnya.
Benny memandang penangkapan lima bandar TPPO kerjaan mudah. Pasalnya, dia telah memetakan kantong-kantong buruh migran.
"Saya berani bertaruh ini hal mudah karena BP2MI telah memetakan kantong-kantong daerah mana rekrutmen pekerja. NTB mau ke mana, dia keluar dari jalur apa," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
