medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga antikorupsi membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku pihak terkait.
"Untuk dimintai keterangan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2015).
Namun, Zulkarnain belum mengetahui kapan pemanggilan orang nomor satu di DKI itu. Dia hanya memastikan, semua pihak yang mengetahui kasus ini akan diundang ke KPK, termasuk Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Kartini Muljadi.
Zul, sapaan dia, juga belum mau banyak bicara soal siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Pasalnya, KPK baru memulai penyelidikan.
"Itulah pekerjaan yang dilakukan penyelidik, siapa, mengapa, itu tugas penyelidik. Jangan itu terlalu dini (menyimpulkan)," jelas dia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga terjadi karena perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
BPK mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Mereka pun memanggil sejumkah pihak, mulai dari Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan untuk dimintai keterangan.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi bernilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Amir menjelaskan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar, kata dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.
KPK pun segera bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Lembaga antikorupsi kini telah menerima hasil audit investigasi dari BPK untuk memulai penyelidikan.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga antikorupsi membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku pihak terkait.
"Untuk dimintai keterangan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2015).
Namun, Zulkarnain belum mengetahui kapan pemanggilan orang nomor satu di DKI itu. Dia hanya memastikan, semua pihak yang mengetahui kasus ini akan diundang ke KPK, termasuk Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Kartini Muljadi.
Zul, sapaan dia, juga belum mau banyak bicara soal siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Pasalnya, KPK baru memulai penyelidikan.
"Itulah pekerjaan yang dilakukan penyelidik, siapa, mengapa, itu tugas penyelidik. Jangan itu terlalu dini (menyimpulkan)," jelas dia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga terjadi karena perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
BPK mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Mereka pun memanggil sejumkah pihak, mulai dari Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan untuk dimintai keterangan.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi bernilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Amir menjelaskan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar, kata dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.
KPK pun segera bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Lembaga antikorupsi kini telah menerima hasil audit investigasi dari BPK untuk memulai penyelidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
