Ilustrasi--Antara/R.Rekotomo
Ilustrasi--Antara/R.Rekotomo

Yayasan Supersemar Kembali Mangkir

Nasional supersemar
Deny Irwanto • 06 Januari 2016 12:46
medcom.id, Jakarta: Yayasan Supersemar kembali mangkir dalam sidang anmaning atau teguran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kesibukan masing-masing kuasa hukum Supersemar menjadi alasan ketidakhadiran mereka dalam panggilan kedua.
 
Menanggapi hal tersebut, PN Jakarta Selatan pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang anmaning perkara Supersemar hingga 20 Januari mendatang.
 
"Nanti 20 Januari, hadir atau tidak pihak kuasa termohon, dianggap anmaning sudah terselenggara. Artinya, tidak ada lagi proses anmaning sehingga akan dilaksanakanlah proses eksekusi paksa," kata Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Rabu (6/1/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kuasa hukum Supersemar sebenarnya meminta penundaan sidang anmaning hingga 10 Februari mendatang. Namun, permintaan mereka ditolak oleh Ketua PN Jakarta Selatan.
 
Eksekusi perkara Supersemar pun akan dilakukan setelah 20 Januari mendatang. Menurut Made, eksekusi akan dilakukan setelah melewati proses-proses yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.
 
"Itu (eksekusi) tidak otomatis karena PN Jakarta Selatan sebagai eksekutor sepenuhnya tergantung kepada keaktifan pihak pemohon (Jaksa Pengacara Negara). Dalam hal ini, apabila misalnya (jumlah harta) tidak mencapai Rp4,4 triliun secara seketika maka akan beralih (eksekusi) kepada aset-aset yang dimiliki," jelas Made.
 
Made mengaku belum menerima laporan penelusuran aset milik Supersemar dari Kejaksaan Agung hingga saat ini.
 
"Kisaran angkanya, kami baru tahu nomor-nomor (rekening)nya saja dengan nama perusahaan," ujar Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi, 15 Desember di Badiklat Kejagung, Ragunan, Jaksel.
 
Eksekusi aset Yayasan ini adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung. Kasus bermula dari gugatan pemerintah terhadap dugaan penyelewengan dana beasiswa di Yayasan Supersemar. Dana yang seharusnya digunakan untuk beasiswa malah mengalir ke beberapa perusahaan.
 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bersalah Yayasan Supersemar pada 28 Maret 2008. Vonis itu dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi pada 19 Februari 2009.
 
Yayasan Supersemar kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kalah. Kejagung juga mengajukan peninjauan kembali pada September 2013.
 
Di sisi lain Yayasan Supersemar juga mengajukan PK. Namun MA mengabulkan PK Kejaksaan Agung dan menolak PK Yayasan Supersemar. Dalam putusan PK itu, Yayasan harus membayar denda Rp4,4 triliun.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif