Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

KPK Disebut Mengambil Alih Peran BPK

Nasional kasus blbi
Juven Martua Sitompul • 11 Juni 2019 11:12
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah mengambil alih peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK diduga 'memperalat' auditor negara untuk membuktikan dugaan kerugian negara akibat penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
 
Hal ini disampaikan pengamat bisnis dan keuangan Eko B. Supriyanto menanggapi penetapan obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim sebagai tersangka. Dia menilai penetapam Sjamsul sebagai tersangka tidak relevan karena hasil laporan audit investigasi BPK 2017 terkait SKL BLBI bertolak belakang dengan kesimpulan laporan audit BPK tahun 2002 dan 2006.
 
"Tindakan KPK itu jelas bertentangan dengan janji dan komitmen pemerintah mengenai kepastian hukum di Indonesia," kata Eko saat dihubungi wartawan, Selasa, 11 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut pengamat dari InfoBank Institute itu, pada 25 Mei 1999, Sjamsul telah memenuhi kewajiban terkait BLBI dan hal-hal lainnya. Sjamsul bahkan disebut mendapat jaminan untuk tidak mendapat tindakan hukum apa pun yang berkaitan dengan BLBI.
 
Perjanjian itu tertuang dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Surat Release and Discharge (Pembebasan & Pelepasan) dan Akta Letter of Statement. Perjanjian ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun.
 
(Baca juga:KPK Temukan Titik Terang Korupsi SKL BLBI)
 
Namun, kata Eko, KPK melanggar perjanjian itu dengan menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka pada Senin, 10 Juni 2019. Tindakan KPK ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang bermaksud untuk berinvestasi di Indonesia.
 
Eko mengingatkan KPK agar menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya mengenai laporan audit BPK 2017 kepada publik dan pengadilan. Terlebih ada kecurigaan bahwa laporan tersebut dibuat BPK atas arahan sepihak KPK. Belum lagi adanya dugaan pelanggaran aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan laporan audit BPK 2017.
 
"Laporannya itu semata-mata didasarkan pada data/informasi sepihak yang disodorkan KPK tanpa terlebih dahulu diverifikasi ataupun diuji kebenarannya. Terperiksa sama sekali tidak dilibatkan. Bagaimana bisa terjadi sebuah lembaga tinggi negara yang membawa amanah konstitusi (UUD 1945) didikte oleh sebuah komisi yang baru didirikan 17 tahun kemudian dengan hanya berdasarkan undang-undang. Dan sifatnya ad-hoc pula?" ujar Eko.
 
Di sisi lain, Eko menyatakan, sampai sekarang BPK belum juga menjelaskan ihwal terjadi kontroversi antara kesimpulan laporan audit investigasi BPK 2017 dengan kesimpulan laporan audit pada 2002 dan 2006. Di mana kedua audit tersebut telah mengonfirmasi bahwa Sjamsul telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam perjanjian MSAA (atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-PKPS).
 
"Belum ada penjelasan dan klarifikasi dari KPK dan BPK mengenai laporan laporan audit yang saling bertentangan tersebut," pungkas dia.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif