medcom.id, Jakarta: TNI sudah mengirimkan detail koordinat pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di Blok Ambalat di Selat Makassar kepada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Surat itu nantinya diteruskan ke Kementerian Luar Negeri.
Kemenlu kemudian menyampaikan nota protes ke otoritas Malaysia. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya menuturkan pelanggaran wilayah udara khususnya terjadi di langit Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan.
"Sudah langsung dilaporkan kepada Kemenpolhukam untuk dilanjutkan kepada Kemenlu sejak pekan kemarin," kata Fuad saat dihubungi, Rabu (24/6/2015).
Malaysia, sebut Fuad, tak hanya kerap melanggar zona udara Ambalat, tapi juga wilayah lain milik RI. Modus Malaysia, kata dia, ialah mencoba masuk dari tepi perbatasan Indonesia.
Namun, Malaysia hanya berani jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. “Jika pesawat kita ada di sana, mereka tak mau melakukan itu. Namun jika mereka tahu tak ada pesawat di Tarakan, mereka masuk. Kalau kita kejar dari Jawa, mereka keburu hilang," ujar Fuad.
Untuk mencegah pelanggaran udara berulang di Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Kedua matra TNI itu menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga F-16 Fighting Falcon.
TNI, tandas Fuad, mendorong Pemerintah RI segera mengajukan nota protes ke Malaysia atas pelanggaran wilayah udara. Ia khawatir, jika sejak awal pemerintah tak tegas, maka wilayah yang kaya sumber minyak itu akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia.
"Bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” ujar Fuad.
Terkait pelanggaran wilayah oleh Malaysia, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya mengatakan, saat ini yang terpenting adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Malaysia. Hal itu agar kasus pelanggaran wilayah tidak terjadi di kemudian hari.
medcom.id, Jakarta: TNI sudah mengirimkan detail koordinat pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di Blok Ambalat di Selat Makassar kepada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Surat itu nantinya diteruskan ke Kementerian Luar Negeri.
Kemenlu kemudian menyampaikan nota protes ke otoritas Malaysia. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya menuturkan pelanggaran wilayah udara khususnya terjadi di langit Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan.
"Sudah langsung dilaporkan kepada Kemenpolhukam untuk dilanjutkan kepada Kemenlu sejak pekan kemarin," kata Fuad saat dihubungi, Rabu (24/6/2015).
Malaysia, sebut Fuad, tak hanya kerap melanggar zona udara Ambalat, tapi juga wilayah lain milik RI. Modus Malaysia, kata dia, ialah mencoba masuk dari tepi perbatasan Indonesia.
Namun, Malaysia hanya berani jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. “Jika pesawat kita ada di sana, mereka tak mau melakukan itu. Namun jika mereka tahu tak ada pesawat di Tarakan, mereka masuk. Kalau kita kejar dari Jawa, mereka keburu hilang," ujar Fuad.
Untuk mencegah pelanggaran udara berulang di Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Kedua matra TNI itu menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga F-16 Fighting Falcon.
TNI, tandas Fuad, mendorong Pemerintah RI segera mengajukan nota protes ke Malaysia atas pelanggaran wilayah udara. Ia khawatir, jika sejak awal pemerintah tak tegas, maka wilayah yang kaya sumber minyak itu akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia.
"Bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” ujar Fuad.
Terkait pelanggaran wilayah oleh Malaysia, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya mengatakan, saat ini yang terpenting adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Malaysia. Hal itu agar kasus pelanggaran wilayah tidak terjadi di kemudian hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
