Kepala Daerah Diperingatkan Tak Memanfaat Perencanaan APBD Mencari Modal Kampanye

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kepada daerah memaksimalkan pencegahan tindakan koruptif jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Utamanya soal perencanaan proyek yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Risiko korupsi bisa terjadi pada area perencanaan dan penganggaran yaitu pengaturan APBD secara tidak sah untuk kepentingan oknum tertentu (berpolitik)," kata Kepala Satuan Tugas KPK Wilayah I Maruli Tua melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 April 2023. KPK mewanti-wanti banyak calon petahana bakal memainkan proyek yang berasal dari APBD untuk modal berkampanye. Kemungkinan itu besar terjadi sebab ongkos politik di Indonesia sangat mahal.   Karenanya, seluruh kepala daerah di Indonesia diharap konsisten tidak memanfaatkan uang APBD untuk berpolitik. Apalagi, memanfaatkan kedekatan dengan pengusaha untuk menerima suap pengaturan proyek demi mengumpulkan dana kampanye. "Pada area pengadaan barang dan jasa terkait pengaturan pemenang proyek (juga berisiko)," ucap Maruli. Perbaikan sistem dinilai menjadi harga mati untuk saat ini. Kepala daerah wajib menutup celah korupsi agar masyarakat tidak merugi. "Jangan sampai kelemahan sistem administrasi disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya merugikan daerah," tutur Maruli.  Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.