Ada Istilah Jalur Atas dan Bawah dalam Kasus Suap Perkara di MA

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya jalur atas dan bawah dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Istilah itu dipakai Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dan Advokat Theodorus Yosep Parera. "Dari beberapa komunikasi antara HT (Heryanto Tanaka) dan TYP (Theodorus Yosep Parera), terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan menggunakan istilah 'jalur atas dan jalur bawah'," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juli 2023. Firli menjelaskan jalur atas dan bawah merupakan istilah untuk penyerahan duit haram ke beberapa pihak. Orang yang dituju dipastikan berpengaruh di MA. "Yang satu di antaranya HH (Hasbi Hasan) selaku Sekretaris MA," ucap Firli. Heryanto dan Yosep meminta bantuan mantan Komisaris Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto untuk melobi Hasbi. Keduanya diminta menyiapkan uang agar Dadan membantu mengawal kasasi yang diminta. "Adanya pemberian fee memakai sebutan 'suntikan dana'," ujar Firli.   Hasbi dan Dadan mendapatkan Rp11,2 miliar untuk mengawal kasasi yang diminta Heryanto dan Yosep. Jatah untuk Hasbi sebesar Rp3 miliar. Dalam kasus ini, Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.