Jakarta: Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dinilai tepat. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional (UNAS), Lely Arrianie, menyebut langkah KPK sebagai bentuk penjernihan masalah.
“Semakin cepat status Cak Imin dijelaskan, semakin lebih baik,” ujar Lely dalam keterangan yang dikutip Rabu, 6 September 2023.
Lely menilai KPK berupaya membuat masalah menjadi terang benderang. Termasuk, melengkapi bukti-bukti terkait dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurut dia, KPK pasti memiliki alasan dan bukti kuat kenapa memanggil Cak Imin sebagai saksi. Pasalnya, saat kasus itu terjadi, Cak Imin menjabat sebagai Menaker.
“KPK perlu memperjelas positioning-nya (Cak Imin), supaya kalau ternyata dia tidak terlibat, kredibilitasnya bisa diumumkan secara langsung. Pun demikian kalau dia terlibat, kapan akan dilakukan penindakan misalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Lely merespons ada tidaknya unsur politis dalam pemanggilan Cak Imin. Menurut dia, semua orang boleh memiliki persepsi masing-masing.
Menurut Lely, yang terpenting adalah penegakan hukum. Dia mendorong KPK tegak lurus menuntaskan hal tersebut.
"Tegakkan saja proses hukumnya supaya proses politiknya menjadi lancar,” ujar Lely.
Dia menegaskan langkah cepat KPK sudah sangat pas. Terutama, dalam memberikan penjelasan ke publik.
“Iya lebih tepat. Jadi dia (Cak Imin) juga kredibilitasnya jelas di mata publik seperti apa kan,” kata dia.
Kasus yang sempat menyeret Cak Imin kembali muncul usai dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Padahal, kasus ini terjadi saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Kemunculan kasus ini yang kemudian diduga ada unsur politis.
Jakarta: Langkah Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Muhaimin Iskandar dinilai tepat. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional (UNAS), Lely Arrianie, menyebut langkah KPK sebagai bentuk penjernihan masalah.
“Semakin cepat status Cak Imin dijelaskan, semakin lebih baik,” ujar Lely dalam keterangan yang dikutip Rabu, 6 September 2023.
Lely menilai
KPK berupaya membuat masalah menjadi terang benderang. Termasuk, melengkapi bukti-bukti terkait dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurut dia, KPK pasti memiliki alasan dan bukti kuat kenapa memanggil Cak Imin sebagai saksi. Pasalnya, saat kasus itu terjadi, Cak Imin menjabat sebagai Menaker.
“KPK perlu memperjelas positioning-nya (Cak Imin), supaya kalau ternyata dia tidak terlibat, kredibilitasnya bisa diumumkan secara langsung. Pun demikian kalau dia terlibat, kapan akan dilakukan penindakan misalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Lely merespons ada tidaknya unsur politis dalam pemanggilan Cak Imin. Menurut dia, semua orang boleh memiliki persepsi masing-masing.
Menurut Lely, yang terpenting adalah penegakan hukum. Dia mendorong KPK tegak lurus menuntaskan hal tersebut.
"Tegakkan saja proses hukumnya supaya proses politiknya menjadi lancar,” ujar Lely.
Dia menegaskan langkah cepat KPK sudah sangat pas. Terutama, dalam memberikan penjelasan ke publik.
“Iya lebih tepat. Jadi dia (Cak Imin) juga kredibilitasnya jelas di mata publik seperti apa kan,” kata dia.
Kasus yang sempat menyeret Cak Imin kembali muncul usai dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Padahal, kasus ini terjadi saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Kemunculan kasus ini yang kemudian diduga ada unsur politis. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
