Menteri Agama: Majmuah di Madinah Bermasalah

medcom.id, Jakarta: Pemondokan jamaah calon haji tahun ini bermasalah. Pasalnya, banyak jamaah haji yang ditempatkan jauh dari lokasi ibadah haji. Belum lagi persoalan katering dan jamaah haji non kuota yang membuat banyak pihak gusar pada pemerintah dan penyelenggara haji. Permasalahan tersebut direspon keras oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin. Ia menegaskan bahwa majmuah, yakni konsorsium penghimpun sejumlah hotel manajemen perjalanan di Madinah, menempatkan jamaah calon haji asal Indonesia jauh dari lokasi ibadah. Hal itu melanggar kontrak. "Beberapa majmuah di Madinah yang menempatkan jemaah haji asal Indonesia di luar markaziyah melanggar kontrak," tegas Lukman kepada Media Indonesia, Minggu (21/9/2014). Lukman menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak bisa berkoordinasi langsung dengan pemilik hotel atau manajemen di Madinah. Pemerintah yang ingin berkomunikasi harus melalui Majmuah. Dari sepuluh majmuah yang berkontrak dengan Kemenag, delapan di antaranya dinyatakan wanprestasi karena menempatkan jamaah calon haji Indonesia di luar markaziyah, yakni wilayah dalam radius 650 meter dari Masjid Nabawi. "Sanksi yang tertulis dalam isi kontrak yg ditantangani antara majmuah dengan Kementrian Agama adalah denda sebesar 300 saudi real per jemaah haji. Mereka akan terkena sanksi denda sesuai kontrak yang mereka tandatangani," jelasnya. Persoalan tersebut akan diusut secara mendalam oleh Kemenag. Untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi pada tahun-tahun mendatang, Ia juga menegaskan akan menghentikan kerjasama dengan majmuah bermasalah.