medcom.id, Jakarta: Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji belum dapat dilakukan karena menunggu pemulangan jamaah haji selesai pada 6 November mendatang. Namun ada beberapa hal yang sudah dijadikan agenda untuk dievaluasi pelaksanaannya.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pengurusan pemondokan jamah haji sebaiknya dilakukan langsung dengan pemiliknya tanpa melalui majmuah.
Sebagaimana diketahui sekitar 17.224 jamaah haji Indonesia terlantar saat di Madinah, akibat fasilitas penginapan tidak sesuai kontrak antara majmuah atau konsorsium dengan Kementerian Agama (Kemenag).
Pihak konsorsium melanggar kontrak dengan menempatkan jamaah haji di luar markaziyah. Hal ini menyebabkan jamaah haji mengalami ketidaknyamanan menyangkut fasilitas rumah dan jarak pemondokan ke Masjid Nabawi.
"Saya meminta kepada penyelenggara haji ke depan tidak kembali melakukan kontrak dengan majmuah dalam menentukan pemondokan. Tujuannya, agar tidak ada lagi jamaah yang terlantar. Ke depan, deal atau kesepakatan kontrak bisa langsung kepada pemilik pemondokan, tidak lagi melalui konsorium," jelasnya di Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Kendati demikian, masih terdapat beberapa hal positif dalam pelaksanaan haji tahun ini di antaranya penginapan difasilitasi hotel minimal sekelas bintang tiga, penyediaan bus di Makkah yang beroperasi 24 jam untuk memudahkan jamaah berpergian ke Masjidil Haram. (Vera Erwaty Ismainy)
medcom.id, Jakarta: Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji belum dapat dilakukan karena menunggu pemulangan jamaah haji selesai pada 6 November mendatang. Namun ada beberapa hal yang sudah dijadikan agenda untuk dievaluasi pelaksanaannya.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pengurusan pemondokan jamah haji sebaiknya dilakukan langsung dengan pemiliknya tanpa melalui majmuah.
Sebagaimana diketahui sekitar 17.224 jamaah haji Indonesia terlantar saat di Madinah, akibat fasilitas penginapan tidak sesuai kontrak antara majmuah atau konsorsium dengan Kementerian Agama (Kemenag).
Pihak konsorsium melanggar kontrak dengan menempatkan jamaah haji di luar markaziyah. Hal ini menyebabkan jamaah haji mengalami ketidaknyamanan menyangkut fasilitas rumah dan jarak pemondokan ke Masjid Nabawi.
"Saya meminta kepada penyelenggara haji ke depan tidak kembali melakukan kontrak dengan majmuah dalam menentukan pemondokan. Tujuannya, agar tidak ada lagi jamaah yang terlantar. Ke depan, deal atau kesepakatan kontrak bisa langsung kepada pemilik pemondokan, tidak lagi melalui konsorium," jelasnya di Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Kendati demikian, masih terdapat beberapa hal positif dalam pelaksanaan haji tahun ini di antaranya penginapan difasilitasi hotel minimal sekelas bintang tiga, penyediaan bus di Makkah yang beroperasi 24 jam untuk memudahkan jamaah berpergian ke Masjidil Haram. (Vera Erwaty Ismainy)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
