medcom.id, Makkah: Tiga perusahaan katering yang menyediakan makanan bagi jamaah haji Indonesia di Madinah diperingatkan karena tidak melakukan pekerjaan seperti yang telah disepakati.
"Ada tiga katering yang menjadi catatan kita," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Abdul Djamil, usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Sabtu (20/9/2014).
Kesalahannya, kata Dirjen, distribusi yang tidak disiplin, makanan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, ketiga ada sayur yang sudah setengah basi mau disajikan. Khusus makanan basi, Dirjen mengatakan, begitu diketahui maka distribusinya dihentikan dan dikembalikan kepada mereka.
Selanjutnya, perusahaan katering diminta agar satu jam kemudian menggantinya. Kemudian makanan bisa disediakan oleh penyedia layanan yang lain. "Yang penting jamaah jangan sampai lama menunggu datangnya makanan," katanya.
Ia mengatakan, jika perusahaan melanggar lagi maka akan dikenakan sanksi misalnya dengan jatahnya dikurangi jika tidak bisa memperbaiki keadaan. Bahkan, sanksi bisa berupa pemutusan kontrak.
Pada tahun ini, kata Abdul Djamil, pemerintah membawa akademisi bidang tata boga sebagai petugas khusus yang profesional. Mereka akan mengecek masalah katering tersebut, misalnya kondisi dapur, berat makanan, temperatur pendingin daging, dan kesehatannya.
"Manakala tidak sesuai maka akan kita tegur," kata Dirjen.
Abdul Djamil juga menekankan agar makanan tidak terlambat sampai ke jamaah, karena selain bisa mengganggu ibadah sholat juga kualitas makanan bisa terpengaruh. Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji.
medcom.id, Makkah: Tiga perusahaan katering yang menyediakan makanan bagi jamaah haji Indonesia di Madinah diperingatkan karena tidak melakukan pekerjaan seperti yang telah disepakati.
"Ada tiga katering yang menjadi catatan kita," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Abdul Djamil, usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Sabtu (20/9/2014).
Kesalahannya, kata Dirjen, distribusi yang tidak disiplin, makanan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, ketiga ada sayur yang sudah setengah basi mau disajikan. Khusus makanan basi, Dirjen mengatakan, begitu diketahui maka distribusinya dihentikan dan dikembalikan kepada mereka.
Selanjutnya, perusahaan katering diminta agar satu jam kemudian menggantinya. Kemudian makanan bisa disediakan oleh penyedia layanan yang lain. "Yang penting jamaah jangan sampai lama menunggu datangnya makanan," katanya.
Ia mengatakan, jika perusahaan melanggar lagi maka akan dikenakan sanksi misalnya dengan jatahnya dikurangi jika tidak bisa memperbaiki keadaan. Bahkan, sanksi bisa berupa pemutusan kontrak.
Pada tahun ini, kata Abdul Djamil, pemerintah membawa akademisi bidang tata boga sebagai petugas khusus yang profesional. Mereka akan mengecek masalah katering tersebut, misalnya kondisi dapur, berat makanan, temperatur pendingin daging, dan kesehatannya.
"Manakala tidak sesuai maka akan kita tegur," kata Dirjen.
Abdul Djamil juga menekankan agar makanan tidak terlambat sampai ke jamaah, karena selain bisa mengganggu ibadah sholat juga kualitas makanan bisa terpengaruh. Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
