medcom.id, Jakarta: Desakan DPR agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 diturunkan tidak disambut serius oleh Kantor Urusan Haji Kemenag. Penurunan belum dapat dilakukan dengan dalih terjadi pembongkaran pemondokan di Makkah dan Madinah.
“Ada upaya penghambatan penurunan BPIH. Kantor Daerah Kerja di Makkah dan Madinah berdalih saat ini sedang proses pembongkaran pemondokan besar-besaran di Makkah dan Madinah,” kata Anggota Panja BPIH Komisi VIII Choirul Muna, Minggu (12/4/2015).
Berdasarkan hasil kunjungan bersama kelompok II Panja BPIH di Arab Saudi 4-11 April. Masih ada harga pemondokan yang mahal jika dibandingkan dengan harga pasar, padahal DPR sudah mendesakan Kemenag melakukan pengetatan penawaran pemondokan. “Aroma penggelembungan harga pemondokan dan katering sangat kental. Kelihatannya sudah dilakukan dengan sangat rapi,” ujarnya.
Muna menyayangkan kurangnya koordinasi antara Kemenag di Jakarta dan Kepala Penawar di Makkah sehingga terjadi perbedaan angka antara pengakuan di Makkah dengan yang dilaporkan ke DPR. Panja Kemenag menyebut harga pemondokan rata-rata sebesar 4800 riyal, sedangkan Kepala Penawar menyebut angka 4616 riyal, bahkan Konjen RI di Jeddah memilik angka berbeda, yaitu 4500 riyal.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, Panja BPIH DPR tetap bersikeras mencari celah agar BPIH turun tanpa mengurangi pelayanan. “Itu menjadi komitmen kami, masih ada beberapa komponen yang bisa dilakukan efisiensi, seperti kateriing, pemondokan dan transportasi,” katanya.
Tak hanya itu, Muna juga menyoroti Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Madinah yang kondisinya sangat memprihatinkan, ruangannya tidak higienis, berdebu dan peralatan medis tidak memadai. “Saya mengusulkan segera dibuat nomenklatur baru yang bisa melayani, tidak hanya para jamaah haji, tetapi juga para jamaah umrah. Pelayanan itu sudah dilakukan oleh Iran,” ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Desakan DPR agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 diturunkan tidak disambut serius oleh Kantor Urusan Haji Kemenag. Penurunan belum dapat dilakukan dengan dalih terjadi pembongkaran pemondokan di Makkah dan Madinah.
“Ada upaya penghambatan penurunan BPIH. Kantor Daerah Kerja di Makkah dan Madinah berdalih saat ini sedang proses pembongkaran pemondokan besar-besaran di Makkah dan Madinah,” kata Anggota Panja BPIH Komisi VIII Choirul Muna, Minggu (12/4/2015).
Berdasarkan hasil kunjungan bersama kelompok II Panja BPIH di Arab Saudi 4-11 April. Masih ada harga pemondokan yang mahal jika dibandingkan dengan harga pasar, padahal DPR sudah mendesakan Kemenag melakukan pengetatan penawaran pemondokan. “Aroma penggelembungan harga pemondokan dan katering sangat kental. Kelihatannya sudah dilakukan dengan sangat rapi,” ujarnya.
Muna menyayangkan kurangnya koordinasi antara Kemenag di Jakarta dan Kepala Penawar di Makkah sehingga terjadi perbedaan angka antara pengakuan di Makkah dengan yang dilaporkan ke DPR. Panja Kemenag menyebut harga pemondokan rata-rata sebesar 4800 riyal, sedangkan Kepala Penawar menyebut angka 4616 riyal, bahkan Konjen RI di Jeddah memilik angka berbeda, yaitu 4500 riyal.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, Panja BPIH DPR tetap bersikeras mencari celah agar BPIH turun tanpa mengurangi pelayanan. “Itu menjadi komitmen kami, masih ada beberapa komponen yang bisa dilakukan efisiensi, seperti kateriing, pemondokan dan transportasi,” katanya.
Tak hanya itu, Muna juga menyoroti Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Madinah yang kondisinya sangat memprihatinkan, ruangannya tidak higienis, berdebu dan peralatan medis tidak memadai. “Saya mengusulkan segera dibuat nomenklatur baru yang bisa melayani, tidak hanya para jamaah haji, tetapi juga para jamaah umrah. Pelayanan itu sudah dilakukan oleh Iran,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
