Yogyakarta: Kelangkaan atau tingginya harga minyak goreng di berbagai daerah hingga kini belum bisa teratasi. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Dr. Hempri Suyatna menyarankan pemerintah bisa mengambil langkah inovatif untuk mengatasi persoalan itu.
"Pemerintah bisa lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif, misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak," kata Hempri saat dihubungi, Rabu, 16 Maret 2022.
Baca: Begini Skenario Pengaturan Skor Liga 3 Zona Jatim Bambang Suryo Cs
Dia menjelaskan pengawasan terhadap para pelaku usaha, termasuk konsumen juga perlu dilakukan. Menurut dia jangan sampai ada penimbunan di level konsumen.
Selain itu Hempri juga menyoroti kabar penjualan minyak goreng ke luar negeri. Ia menilai situasi kelangkaan minyak goreng juga dengan banyaknya pedagang yang bermain mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini.
"Sehingga proses distribusinya pun menjadi tidak berjalan dengan lancar. Dalam banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar," jelasnya.
Hempri menambahkan persoalan kelangkaan minyak goreng ini sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari meningkatnya harga Crude Palm Oil (CPO), gangguan distribusi, hingga aksi penimbunan minyak goreng. Menurut dia, faktor pemicu kelangkaan minyak goreng sudah muncul sejak November 2021, yakni dikarenakan kenaikan harga CPO di pasar internasional.
"Naiknya harga CPO inilah yang kemudian memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri," ungkapnya.
Ia menegaskan proses pengawasan distribusi minyak goreng saat ini perlu diperkuat. Mulai dari ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri.
"Perlu perbarui proses pengawasan distribusi ini, apalagi Indonesia dikenal penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia," ujarnya.
Yogyakarta: Kelangkaan atau tingginya harga
minyak goreng di berbagai daerah hingga kini belum bisa teratasi. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Dr. Hempri Suyatna menyarankan pemerintah bisa mengambil langkah inovatif untuk mengatasi persoalan itu.
"Pemerintah bisa lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif, misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak," kata Hempri saat dihubungi, Rabu, 16 Maret 2022.
Baca:
Begini Skenario Pengaturan Skor Liga 3 Zona Jatim Bambang Suryo Cs
Dia menjelaskan pengawasan terhadap para pelaku usaha, termasuk konsumen juga perlu dilakukan. Menurut dia jangan sampai ada penimbunan di level konsumen.
Selain itu Hempri juga menyoroti kabar penjualan minyak goreng ke luar negeri. Ia menilai situasi kelangkaan minyak goreng juga dengan banyaknya pedagang yang bermain mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini.
"Sehingga proses distribusinya pun menjadi tidak berjalan dengan lancar. Dalam banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar," jelasnya.
Hempri menambahkan persoalan kelangkaan minyak goreng ini sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari meningkatnya harga Crude Palm Oil (CPO), gangguan distribusi, hingga aksi penimbunan minyak goreng. Menurut dia, faktor pemicu kelangkaan minyak goreng sudah muncul sejak November 2021, yakni dikarenakan kenaikan harga CPO di pasar internasional.
"Naiknya harga CPO inilah yang kemudian memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri," ungkapnya.
Ia menegaskan proses pengawasan distribusi minyak goreng saat ini perlu diperkuat. Mulai dari ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri.
"Perlu perbarui proses pengawasan distribusi ini, apalagi Indonesia dikenal penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
