ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

70 Ribu Warga Tangsel Belum Menerima Bansos Covid-19

Nasional Virus Korona Bantuan Langsung Tunai pandemi covid-19
Farhan Dwitama • 12 Januari 2021 11:14
Tangerang: Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mulai disalurkan Kementerian Sosial di wilayah Tangerang Selatan tidak mencakup seluruh keluarga miskin dan rentan.
 
Pasalnya dari sekitar 160 ribu data yang diusulkan Dinas Sosial Tangsel, hanya 90.173 Kepala Keluarga (KK) yang menerima tahap 1 BST Kemensos RI pada Januari 2021 atau sekitar 70 ribu KK terancam tak memperoleh Bansos.
 
"Usulan Pemkot Tangsel, total dari DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) 53 ribu an dan Non DTKS sekitar 101.000. Jadi total kurang lebih 160 ribuan usulan. Yang diterima baru 90 ribuan, karena bertahap," kata Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Tiga Sekolah di Banda Aceh Ditutup karena Abaikan Prokes
 
Wahyu menjelaskan dalam proses usulan BST ke Kemensos RI yang dilakukan jajaran Dinsos Tangsel, mendapati sejumlah kendala dan hambatan, seperti deadline waktu penginputan, kendala server dan sebagainya.
 
"Kita dikasih tenggat waktu sampai minggu sekian, karena realisasi tidak bisa saling tunggu menunggu. Agak susah, yang terakomodir itu terakhir yang kita usulkan. Termasuk 20 ribu data keluarga yang tadinya mendapat Bansos Pemprov Banten kita tarik Bansos Kemensos," jelasnya.
 
Wahyu mengakui tugas menginput data penerima Bansos tidaklah mudah, apalagi terjadi transformasi Kemensos dalam penyaluran bansos dalam bentuk pangan menjadi tunai Rp300 ribu.
 
Wahyu mengaku 90.173 warga Tangsel penerima BST adalah mereka yang datanya sudah terinput sejak dini. Sementara sekitar 70 ribu KK sisanya yang tidak menerima BST, masuk dalam gelombang akhir penginputan data.
 
"90 Ribuan KK itu usulan dari awal, karena sejak transformasi dari bantuan pangan menjadi BST, kita harus menginput data ke Kemensos sejak Akhir Desember 2020," ungkap Wahyu.
 
Selain kendala teknis tersebut, Kepala Dinsos Tangsel ini juga mengakui adanya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terhapus dari data penerima BST, karena juga terdata sebagai keluarg penerima bantuan lainnya dari Pemerintah.
 
"Karena tidak boleh dobel juga. Tahap pertama itu, ada 9.000 data KK yang dikeluarkan setelah proses cleansing di Kemensos," ujarnya.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif