Jakarta: Pemerintah Kota Jayapura menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023. Pemkot Jayapura berhasil mencakup sekitar 100 persen warganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Plh Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, memastikan pihaknya akan terus menjamin pelayanan kesehatan warganya. Walau telah tinggi, Pemkot Jayapura menargetkan lebih basyak masyarakat mendapat jaminan kesehatan.
"(Jayapura) telah menjaminkan 102 persen masyarakat kota Jayapura. Itu artinya 403 ribu masyarakat kota Jayapura sudah dijaminkan tapi ada tambahan 2 persen. 2 persen itu tambahan masyarakat dari luar Jayapura. Itulah yang kita jaminkan," ujar Frans kepada Medcom.id, Selasa, 14 Maret 2023.
Frans menyampaikan, penghargaan tersebut diraih atas kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial guna melakukan pendataan serta memastikan jumlah warga, untuk memastikan alokasi.
"Jadi alokasi anggaran yang dijaminkan bersumber dari dana APBD dan APBN," katanya.
Terkendala administrasi kependudukan
Selain itu, Frans menyampaikan, dalam mendata warganya untuk mendapat BPJS masih terhalang karena banyaknya warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
"Kendalanya masih ada warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan KTP. Tidak semua warga yang bermukim di wilayah Jayapura memiliki KTP masih ada juga yang belum. Sehingga tidak terakses ke dalam jaminan kesehatan di BPJS," ungkapnya.
Lebih lanjut, Frans mengatakan, pihaknya akan terus mendorong Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan pendataan warganya agar mendapat pelayanan kesehatan BPJS. (Dewi Larasati)
Jakarta: Pemerintah Kota Jayapura menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023. Pemkot Jayapura berhasil mencakup sekitar 100 persen warganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Plh Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, memastikan pihaknya akan terus menjamin pelayanan kesehatan warganya. Walau telah tinggi, Pemkot Jayapura menargetkan lebih basyak masyarakat mendapat jaminan kesehatan.
"(Jayapura) telah menjaminkan 102 persen masyarakat kota Jayapura. Itu artinya 403 ribu masyarakat kota Jayapura sudah dijaminkan tapi ada tambahan 2 persen. 2 persen itu tambahan masyarakat dari luar Jayapura. Itulah yang kita jaminkan," ujar Frans kepada
Medcom.id, Selasa, 14 Maret 2023.
Frans menyampaikan, penghargaan tersebut diraih atas kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial guna melakukan pendataan serta memastikan jumlah warga, untuk memastikan alokasi.
"Jadi alokasi anggaran yang dijaminkan bersumber dari dana APBD dan APBN," katanya.
Terkendala administrasi kependudukan
Selain itu, Frans menyampaikan, dalam mendata warganya untuk mendapat BPJS masih terhalang karena banyaknya warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
"Kendalanya masih ada warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan KTP. Tidak semua warga yang bermukim di wilayah Jayapura memiliki KTP masih ada juga yang belum. Sehingga tidak terakses ke dalam jaminan kesehatan di BPJS," ungkapnya.
Lebih lanjut, Frans mengatakan, pihaknya akan terus mendorong Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan pendataan warganya agar mendapat pelayanan kesehatan BPJS.
(Dewi Larasati) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
