Kapolres Bogor AKBP Harun saat konferensi pers kasus pembunuhan di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/M Fikri Setiawan
Kapolres Bogor AKBP Harun saat konferensi pers kasus pembunuhan di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/M Fikri Setiawan

Parkir Liar Beromzet Miliaran di Kabupaten Bogor Dikuasai Preman

Antara • 31 Oktober 2021 15:35
Bogor: Polres Bogor, Polda Jawa Barat mengungkap fakta sektor perparkiran di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dikelola preman. Parkir-parkir tersebut beromzet miliaran rupiah.
 
Kapolres Bogor AKBP Harun, menyebutkan dampak pengelolaan parkir ilegal tersebut, bahkan salah satunya berujung pada pembunuhan bos preman pengelola parkir liar. Kasus ini berhasil diungkap dalam waktu kurang dari dua pekan.
 
"Tersangka AH ini sakit hati karena korban P alias G yang merupakan pamannya sendiri mengambil alih setoran parkir di sekitaran Metland Cileungsi. Kemudian AH berencana membunuh korban sejak setahun lalu," ujar Harun di Bogor, Minggu, 31 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari satu kawasan lahan parkir ilegal di Metland Cileungsi, Bogor terdapat 18 preman parkir liar yang masing-masing menyetorkan uang senilai Rp205 ribu dalam sehari kepada AH, yakni bos parkir liar.
 
Jika dikalkukasikan, AH memperoleh uang senilai Rp3,7 juta dalam sehari atau Rp1,3 miliar dalam setahun dari parkiran ilegal di Kawasan Metland Cileungsi, Bogor.
 
Hal tersebut yang melatarbelakangi kasus pembunuhan berencana terhadap P yang merupakan paman dari AH. Setelah P mengambil alih 30 persen setoran dari lahan parkir di Metland Cileungsi, Bogor.
 
Menanggapi hal itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana tak menampik kabar masih banyaknya parkir ilegal di wilayah Kabupaten Bogor yang menjadi penyebab kebocoran potensi pendapatan daerah.
 
Namun, ia mengaku tidak bisa melakukan penindakan selama tidak menerima laporan dari Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.
 
"Gini, kalau parkiran itu kewenangannya ada di DLLAJ (Dishub), sepanjang DLLAJ tidak memberikan laporan ke kami, kami tidak bisa (menindak)," kata Iman saat dikonfirmasi.
 
Ia membenarkan dengan membiarkan menjamurnya parkir ilegal, sama halnya dengan membiarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kehilangan potensi pendapatan dari sektor perparkiran.
 
"Berarti DLLAJ tidak melihat pada potensi, padahal itu potensi, seharusnya dilakukan pengawasan dan penertiban di wilayah itu," katanya pula.

 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif