Kunci dan Sertifikat Dipegang, Rumah Bantuan Disikat Orang

medcom.id, Banda Aceh: Sejumlah pengungsi korban tsunami Aceh tahun 2004 di Barak Bakoy, Aceh Besar, mendapatkan bantuan rumah dari berbagai pihak. Rumah tersebut sudah dapat dihuni mulai 2009. Kendati kunci dan sertifikat rumah sudah di tangan, mereka masih tinggal di barak. Salah satu warga yang mendapat bantuan rumah adalah Salamah. Perempuan kelahiran 1947 ini mendapatkan rumah bantuan dari Asian Development Bank (ADB). "Saya sudah pegang kunci rumah, fotokopi sertifikat, tapi saya tak dapat masuk rumah," ujarnya kepada Metrotvnews.com, di Barak Bakoy, Aceh Besar, Kamis, (25/12/2014). Salamah sudah beberapa kali mencoba mendatangi rumah itu. Namun, ia malah dihalau parang dan intimidasi. Sepuh itu kini hidup sebatang kara. Salamah mengandalkan kerupuk kulit sebagi ladang mencari uang. Dia tidak tahu mau ke mana lagi mengadu nasib. Dua anaknya menjadi korban Tsunami. Sementara adik, yang biasa menemani hari-harinya, baru meninggal dua pekan lalu. Pemerintah belum punya tindak lanjut konkret hingga tragedi terdahsyat di abad modern itu menginjak sepuluh tahun. Rumah bantuan yang sejatinya sudah menjadi miliknya, tidak bisa digunakan. Sebenarnya, terdapat sisa 39 orang yang berhak mendapatkan bantuan rumah ADB di Desa Mireuk Lamreudep, Aceh Besar. Namun, rumah tak ditempati orang lain. Penerima sejati malah tinggal di barak dan sebagian pergi menyewa tempat tinggal lain. Yang menyesakkan, rumah bantuan malah diisi warga lain bukan pemegang sertifikat. Mereka bisa menikmati rumah dengan membobol kunci dan diganti kunci baru. Muzakkir dan Salamah sudah meminta bantuan LBH setempat untuk bernegosiasi kepada pemerintah. Mereka juga bernegosiasi dengan warga yang 'menyerobot' rumah. Namun, hingga kini belum muncul titik terang. "Saya sudah lima kali, bolak-balik bawa barang dari Bakoy ke Rumah Bantuan. Tapi gagal terus. Saya diancam. 'Bawa kain kafan dulu, kalau kesini'," ujar Muzakkir, menirukan ucapan penyerobot rumah miliknya. Muzakkir malah diminta sejumlah uang senilai Rp 5 juta untuk dapat menempati rumah. Saat ia membawa uang yang diminta, penyerobot ternyata tak mau pergi. "Saya sedih sekali. Semua bukti hak kepemilikan sudah di tangan saya. Kok, mereka tidak mau ngasih," sesalnya. Nasib serupa dialami 18 kepala keluarga penerima bantuan rumah dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Regional I. Hingga kini, mereka terpaksa tinggal di barak. Ke-18 KK mestinya sudah bisa tinggal di rumah bantuan BRR di Desa Labuy Lam Ujong, Aceh Besar. "Tapi, apa? Kami masih tinggal di barak," sesal Dewi Edison, Koordinator penerima bantuan rumah dari BRR, di Barak Bakoy. Dewi ditemani sejumlah KK yang berhak mendapatkan bantuan BRR, merasa heran. Sampai sekarang, pemerintah yang mendapatkan limpahan tanggungjawab pascabubarnya BRR tidak bekerja. "Kami ini resmi lho, pemilik rumah," imbuhnya. Dewi pun menunjukkan buku tebal, dokumen yang berhak mendapat rumah, disertai dengan identitas lengkap, dan foto yang berwarna. Mereka menganggap pemerintah sudah lepas tangan. Apalagi, sejak 2009, tidak ada satupun perwakilan dari pemerintah yang berkunjung ke barak pengungsian. Sekelas Bupati pun tidak pernah berkunjung. Hanya imbauan bersabar yang mereka dengar. "Pernah saya tunjukkan langsung bupati baru. Dia terkejut. Dia katakan: bupati dulu tidak kerja ya? Sabar, sabar," ujar dia menirukan suara bupati. Dia meminta pemerintah pusat turun tangan. Pemerintah daerah ditudingnya tidak sanggup memberikan jalan keluar atas kisurh yang terjadi. "Saya minta Jokowi atau JK yang turun kesini. Lihat kondisi kami sekarang. Kami asli korban tsunami. Punya dokumen lengkap," pungkasnya.