medcom.id, Penajam: Sebanyak 10 paket proyek pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam dihentikan karena anggaran pemerintah kabupaten tidak mencukupi.
"Anggaran pemerintah kabupaten sudah tidak mencukupi, seiring penurunan dana bagi hasil dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, ketika ditemui di Penajam, Rabu, 29 Maret 2017.
Dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang semakin menurun, menurutnya, berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur dengan anggaran tahun jamak.
Defisit keuangan ini berdampak cukup luas. Salah satunya, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang sedang berjalan terancam dihentikan.
Menurut Edi Hasmoro, dari 12 paket tahun jamak, sampai saat ini baru dua paket proyek yang rampung 100 persen.
"Proyek peningkatan jalan Gunung Intan-Gunung Mulya di Kecamatan Babulu dan pembangunan jembatan coastal road sudah selesai 100 persen," jelasnya.
Namun, 10 paket proyek jalan yang masih dalam proses pengerjaan pada 2017, lanjut Edi Hasmoro, terancam diputus kontrak atau dihentikan akibat pemkab mengalami defisit.
Proyek itu di antaranya, peningkatan jalan Wonosari-Mentawir (95 persen pengerjaan) dan peningkatan jalan Argomulyo-Wonosari (85 persen). Selain itu, peningkatan jalan Sotek-Mariangau, peningkatan jalan Sarang Alang sepanjang tujuh kilometer, serta pembangunan jalan lainnya juga terancam akan dihentikan karena anggaran Pemkab Penajam Paser Utara sudah tidak mencukupi.
Edi Hasmoro mengungkapkan nilai dari paket-paket proyek tersebut mencapai Rp671 miliar. Namun, pemkab baru membayarkan sekitar 30 persen atau Rp200 miliar.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit anggaran, seiring penurunan APBD 2017 yang mencapai lebih kurang Rp400 miliar.
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut Pemkab Penajam Paser Utara berencana pinjam dana kepada PT Sarana Multi Infrasruktur sebesar Rp348 miliar.
Namun usulan peminjaman dana untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur itu, hingga kini masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri.
medcom.id, Penajam: Sebanyak 10 paket proyek pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam dihentikan karena anggaran pemerintah kabupaten tidak mencukupi.
"Anggaran pemerintah kabupaten sudah tidak mencukupi, seiring penurunan dana bagi hasil dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, ketika ditemui di Penajam, Rabu, 29 Maret 2017.
Dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang semakin menurun, menurutnya, berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur dengan anggaran tahun jamak.
Defisit keuangan ini berdampak cukup luas. Salah satunya, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang sedang berjalan terancam dihentikan.
Menurut Edi Hasmoro, dari 12 paket tahun jamak, sampai saat ini baru dua paket proyek yang rampung 100 persen.
"Proyek peningkatan jalan Gunung Intan-Gunung Mulya di Kecamatan Babulu dan pembangunan jembatan coastal road sudah selesai 100 persen," jelasnya.
Namun, 10 paket proyek jalan yang masih dalam proses pengerjaan pada 2017, lanjut Edi Hasmoro, terancam diputus kontrak atau dihentikan akibat pemkab mengalami defisit.
Proyek itu di antaranya, peningkatan jalan Wonosari-Mentawir (95 persen pengerjaan) dan peningkatan jalan Argomulyo-Wonosari (85 persen). Selain itu, peningkatan jalan Sotek-Mariangau, peningkatan jalan Sarang Alang sepanjang tujuh kilometer, serta pembangunan jalan lainnya juga terancam akan dihentikan karena anggaran Pemkab Penajam Paser Utara sudah tidak mencukupi.
Edi Hasmoro mengungkapkan nilai dari paket-paket proyek tersebut mencapai Rp671 miliar. Namun, pemkab baru membayarkan sekitar 30 persen atau Rp200 miliar.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit anggaran, seiring penurunan APBD 2017 yang mencapai lebih kurang Rp400 miliar.
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut Pemkab Penajam Paser Utara berencana pinjam dana kepada PT Sarana Multi Infrasruktur sebesar Rp348 miliar.
Namun usulan peminjaman dana untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur itu, hingga kini masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
