Ilustrasi
Ilustrasi

74 Ribu Warga Kota Depok Tak Punya KTP-el

Nasional e-ktp
Octavianus Dwi Sutrisno • 30 Oktober 2019 20:02
Depok: Sebanyak 74.000 warga Kota Depok, Jawa Barat dipastikan belum memiliki KTP-elektronik. Mereka tak memiliki KTP-el lantaran blangko dari Pemerintah Pusat kosong.
 
Kepala Seksi Identitas Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok, Jaka Susanta mengatakan saat ini warga Kota Depok yang belum mempunyai KTP-el itu hanya mengantongi Surat Keterangan (Suket).
 
"Sampai dengan akhir September 2019, ada kurang lebih 74.000 pemohon KTP, baik pemula, pindahan, perubahan elemen data, maupun karena hilang rusak yang belum dapat dicetak KTP-el-nya,"kata Jaka, kepada Medcom.id, Rabu 30 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaka merinci, jumlah warga Kota Depok wajib KTP-el sebanya 1.319.810 jiwa sementara yang sudah merekam sebanyak 1.311.632 jiwa.
 
"Yang belum rekam 8.178 jiwa,"kata Jaka.
 
Diakuinya, kekosongan blangko KTP tersebut cukup membuat Disdukcapil kelimpungan. Warga di kota berjuluk 100 belimbing tersebut terus berdatangan menanyakan KTP-el miliknya rampung.
 
Akibatnya, kata Jaka, Didukcapil menjadi bulan-bulan warga lantaran dianggap tidak membagikan KTP-el. Padahal kata dia, blangko KTP yang tidak pernah dikirim dari pusat.
 
"Ya, kami disini jadi bulan-bulanan warga, kalau ada bahan tentu kita cetak istilahnya tidak ada kata berhenti. Nah, masyarakat tahunya seluruh mekanisme ada di kita sedangkan masalah KTP-el kita juga masih menunggu dari pusat," jelasnya.
 

 
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan seharusnya Pemerintah pusat yaitu Kemendagri segera menindaklanjuti masalah ini, dengan memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan pengadaan KTP-el secara mandiri.
 
"Bisa dengan kebijakan itu, namun pihak pusat juga turun melakukan pemantauan. Tidak lepas begitu saja," tegasnya.
 
Selain itu, apabila solusi tersebut dirasakan sulit. Pemerintah pusat bisa mengambil tindakan, dengan melakukan lelang. Sehingga masalah kekosongan KTP-el sedikit demi sedikit teratasi.
 
"Kalau sekarang, kan malah menimbulkan gejolak masyarakat butuh solusi. Jangan malah kita yang di daerah ditekan," pungkasnya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif