ilustrasi medcom.id/ Muhammad Rizal.
ilustrasi medcom.id/ Muhammad Rizal.

329 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di DIY pada 2019

Nasional kekerasan terhadap wartawan
Ahmad Mustaqim • 20 Januari 2020 18:08
Yogyakarta: Kasus kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta konsisten tinggi dalam lima tahun terakhir. Rifka Annisa Woman Crisis Center, organisasi yang konsen pada kasus kekerasan terhadap perempuan, mencatat sejak 2014 hingga 2019, kasus kekerasan berkisar 250 hingga lebih dari 300 setiap tahunnya.
 
Direktur Rifka Annisa Woman Crisis Center, Defirentia One, mengatakan laporan kekerasan terhadap perempuan ada sebanyak 329 kasus pada 2019. Jumlah kasus 2019 lebih tinggi dibanding lima tahun sebelumnya, yakni 323 (2018); 299 (2017); 325 (2016); 322 (2015); dan 252 (2014).
 
"Dari ratusan kasus itu ada 38 masuk ranah pidana dan 43 masuk ranah perdata," kata Defirentia saat dihubungi Medcom.id, Senin, 20 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Defirentia menjelaskan kasus pada 2019 bisa diklasifikasikan di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 184 kasus; kekerasan dalam pacaran 43 kasus; perkosaan 32 kasus; pelecehan seksual 35 kasus; kekerasan dalam keluarga (nonpasangan) 31 kasus; perdagangan manusia 1 kasus, dan lain-lain 3 kasus.
 
Ia merinci, 38 kasus masuk pidana itu yakni KDRT dengan 4 kasus, pelecehan seksual 12 kasus, perkosaan 18 kasus, kekerasan dalam pacaran 8 kasus, kekerasan dalam keluarga (non pasangan) 1 kasus, dan lain-lain 1 kasus. Lalu, perkara yang masuk perdata di antaranya gugat cerai 29 kasus, cerai talak 13 kasus, serta gono-gini 1 kasus.
 
Defirentia mengungkapkan tingginya kasus itu memang memprihatinkan. Namun, ia melihat tingginya kasus itu juga menjadi pertanda peningkatan keberanian korban kekerasan untuk membuka suara.
 
"Kesadaran masyarakat melapor dan mengakses layanan juga meningkat. Mereka tak memendam sendiri saat mengalami kekerasan. Hal yang lain, ternyata kasus di sekitar kita jumlahnya banyak. Bisa jadi jumlah kasus yang tak dilaporkan juga banyak, selalu begitu setiap tahun," ungkap Defirentia.
 
Ia terus mengajak masyarakat bisa lebih terbuka dengan kasus yang ada di sekitarnya. Selain membuka suara, korban bisa diarahkan untuk mencari lembaga pendamping yang bisa dipercaya.
 
"Bentuk kekerasan ini kan ada dari psikis, seksual, hingga ekonomi. Minimal korban bisa bercerita tentang peristiwa yang alami agar bisa dibantu bagaimana langkah meresponnya. Atau minimal kota mendengar cerita dengan sikap empati," ujarnya.
 
Menurut dia, payung hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sudah ada banyak. Mulai dari KUHP hingga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dasar-dasar hukum itu telah menjelaskan sanki terhadap pelaku.
 
Ia mencontohkan, bagaimana modus kasus kekerasan dalam pacaran yang kerap terjadi, yakni ancaman menyebarkan foto dan video pribadi. Menurut dia, korban tak perlu panik asal menyimpan bukti ancaman serta penyebaran foto dan video pribadi.
 
"Kami tekankan, bagaimana ke depan proses hukum bisa memenuhi hak dan keadilan bagi korban, termasuk proses pemulihan (psikis). Pelaku harus mendapat efek jera. Jangan sampai korban tapi tak dapat haknya atau malah ancaman, atau malah tak ada dukungan," pungkas Defirentia.
 

(DEN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif