KPU Makassar Bingung Pulihkan Pencalonan Danny-Indira
Kuasa Hukum KPU Makassar Marhumah Majid, Medcom.id - Andi Aan
Makassar: KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum menyikapi putusan Panwaslu. Pada sidang musyawarah sengketa, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi yang meminta KPU memulihkan pencalonan Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Indira Mulyasari di Pemilihan Wali Kota tahun 2018.

Kuasa hukum KPU Makassar Marhumah Majid mengungkapkan, pihaknya masih butuh pertimbangan internal. Sebab kini mereka dihadapkan dua perintah berbeda, yakni Panwaslu dan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPU mendiskualifikasi Danny-Indira berdasarkan putusan MA yang memperkuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Kita akan melihat, apakah tetap menjalankan (sesuai putusan) MA atau Panwas. Sebab wewenang kedua lembaga diatur oleh undang-undang," kata Marhumah di Makassar, Minggu 13 Mei.


Marhumah mengatakan, dia sebagai kuasa hukum segera melaporkan hasil sidang musyawarah di Panwas. Setelah itu komisioner KPU Makassar berembuk untuk memutuskan langkah selanjutnya. KPU juga akan berkonsultasi kepada jajaran di tingkat provinsi dan pusat.

"Seperti itu alur untuk mengambil keputusan. Secara internal akan koordinasi berjenjang," ujarnya.

Sengketa Pilkada Makassar bergulir di Panwaslu usai KPU mendiskualifikasi Danny-Indira, lewat SK bernomor 64 tertanggal 27 April 2018. Danny-Indira menganggap SK itu cacat hukum. Panwaslu kemudian mengabulkan gugatan dan meminta status mereka sebagai pasangan calon dipulihkan.

Marhumah mengaku heran dengan putusan Panwaslu. Sebab dalam sidang, keputusan KPU menerbitkan SK diskualifikasi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal SK diterbitkan atas perintah MA. Menurut Marhumah, itu sama saja menganggap putusan MA melawan hukum.

Marhumah juga memastikan bahwa secara hukum, putusan Panwaslu tidak mungkin menganulir putusan MA yang kedudukannya lebih tinggi.

"Kita kembalikan ke KPU, karena kewenangan mereka yang memutuskan," katanya.

Ketua KPU Makassar Syarif Amir tidak banyak berkomentar. Dia menyatakan akan lebih dulu berkoordinasi secara internal soal putusan Panwaslu.

"Kita konsultasikan secepat mungkin," kata Syarif.



(RRN)