Palembang: Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendapatkan penghargaan sebagai 10 provinsi yang tepat waktu dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual kepada Gubernur Sumsel Herman Deru pada Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) sekaligus launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) pencegahan korupsi oleh KPK RI di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa, 31 Agustus 2021.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan sangat mengapresiasi kerjasama yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam ketepatan waktu menyampaikan TLHP.
Ia pun berharap apa yang telah dilakukan 10 provinsi ini dapat menjadi motivasi bagi provinsi lainnya di Indonesia.
Baca juga: Seluruh Kelurahan di Surabaya Keluar dari Level 4
Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa, 'Kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima'.
Adapun 10 provinsi yang mendapat apresiasi tersebut di antaranya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan.
Dalam Rakorwasdanas itu, Tito menjelaskan bahwa dalam konteks pengawasan, Kemendagri berperan dalam berbagai pengawasan di daerah termasuk soal perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta peningkatan APIP, manajemen ASN dan lainnya.
Seperti pengawasan APBD, Kemendagri sedapat mungkin mengupayakan agar Komposisi belanja lebih banyak dialihkan ke belanja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Makanya saya minta betul agar kepala daerah betul-betul memperkuat APIP. Kalau APIP ini kuat maka pengawasan internal akan lebih kuat. Untuk itu kami apresiasi sekali pada KPK yang berinisiatif membuat MCP karena pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan pencegahan," katanya.
Tito mengimbau agar kepala daerah tetap waspada dan berhati-hati dalam bekerja untuk dapat terhindar dari korupsi.
"Karena KPK, BPKP sudah sangat paham betul modus-modus korupsi," jelasnya.
Baca juga: Kota Bandung Mulai PTM 8 September
Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi, dan fokus sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan MCP merupakan salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Dimana dalam hal ini KPK mengutamakan pencegahan dalam pemberantasan korupsi.
Untuk itu KPK melibatkan kemendagri dan BPKP sepakat memperkuat kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. Kesepakatan dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh ketiga institusi.
Dijelaskan Firli, bahwa ada banyak cabang korupsi yang terdiri dari puluhan jenis. Sehingga dalam upaya menekan terjadinya korupsi mereka mengedepankan tiga strategi utama.
Baca juga: Kadis Kesehatan Maluku Utara Langgar Prokes di Tengah PPKM
Pertama yakni melakukan pendekatan startegi pendidikan. Yang bertujuan agar dapat mengubah sikap dan prilaku budaya korpusi menjadi budaya anti korupsi. Kedua dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui penelahaaan, pengkajian dan penelitian dan rekomendasi pemerintah untuk perbaikan sistem. Ketiga melalui penindakan yang proporsional dengan menjunjung tinggi HAM.
"Hari ini kami fokus pada upaya pencegahan. Dan kami upayakan mengeliminir terjadinya korupsi KPK mencoba kembangkan metode pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem. Dan ada 8 area intervensi yang dikemas dalam MCP," jelasnya.
Delapan program intervensi itu antara lain kata Firli adalah APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
Firli juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar melakukan tiga hal penting. Yakni meminta kepala daerah untuk tetap fokus mewujudkan cita-cita bangsa serta mewujudkan tujuan negara. Kemudian dapat memastikan adanya kepastian stabilitas politik dan keamanan.
"Melakukan tanggung jawab dan terus berperan serta dalam penyelamatan jiwa masyarakat. Terutama di musim pandemi seperti sekarang," jelasnya.
Selain launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP), dalam kesempatan itu Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).
Palembang: Provinsi
Sumatra Selatan (Sumsel) mendapatkan penghargaan sebagai 10 provinsi yang tepat waktu dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual kepada Gubernur Sumsel Herman Deru pada Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) sekaligus launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) pencegahan korupsi oleh KPK RI di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa, 31 Agustus 2021.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan sangat mengapresiasi kerjasama yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam ketepatan waktu menyampaikan TLHP.
Ia pun berharap apa yang telah dilakukan 10 provinsi ini dapat menjadi motivasi bagi provinsi lainnya di Indonesia.
Baca juga:
Seluruh Kelurahan di Surabaya Keluar dari Level 4
Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa,
'Kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima'.
Adapun 10 provinsi yang mendapat apresiasi tersebut di antaranya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan.
Dalam Rakorwasdanas itu, Tito menjelaskan bahwa dalam konteks pengawasan, Kemendagri berperan dalam berbagai pengawasan di daerah termasuk soal perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta peningkatan APIP, manajemen ASN dan lainnya.
