medcom.id, Kupang: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan semua pelabuhan di provinsi itu bisa ditingkatkan fungsinya sebagai jalur persinggahan kapal tol laut. Kalau itu terwujud, efektif memperlancar distribusi barang dan menekan disparitas harga.
Konsep tol laut menekankan pada konektivitas antarpulau, sehingga arus barang dan penumpang di seluruh Indonesia tidak terhambat. Namun demikian, penentuan pelabuhan yang menjadi jalur tol laut merupakan wewenang Kementerian Perhubungan dengan berbagai pertimbangan.
Pemerintah provinsi hanya mengusulkan. "Kami mengharapkan semua pelabuhan di NTT bisa menjadi tempat persinggahan kapal tol laut," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Richard Jammy saat dihubungi di Kupang, Senin 10 April 2017.
Saat ini, beberapa daerah di NTT sudah disinggahi kapal tol laut, yakni Larantuka Lewoleba-Kupang-Rote-Sabu-Waingapu yang masuk jalur III tol laut yang dioperasikan PT Pelni melalui KM Caraka Jaya Niaga III, serta jalur II yang juga menyinggahi Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor.
Menurut Richard, wewenang pengelolaan beberapa pelabuhan di NTT akan segera ditangani Pelindo III, sehingga lebih memungkinkan difungsikan sebagai tol laut.
Secara terpisah, General Manager PT Pelindo III Kupang Boy Rubyanto mengatakan ada empat pelabuhan di Provinsi NTT yang akan dikelola Pelindo III, yaitu Pelabuhan Labuan Bajo dan Reo di Pulau Flores serta Atapupu dan Wini di Pulau Timor.
"Saat ini penyerahan pengelolaan empat pelabuhan itu prosesnya masih di Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Targetnya pertengahan 2017 sudah dialihkan ke Pelindo," kata Boy.
Boy mengatakan empat pelabuhan tersebut nantinya akan disesuaikan untuk kepentingan persinggahan kapal tol laut. Pelindo III akan menyesuaikan kondisi pelabuhan yang akan diserahkan tersebut terkait kapasitas dan infastruktur. (Antara)
medcom.id, Kupang: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan semua pelabuhan di provinsi itu bisa ditingkatkan fungsinya sebagai jalur persinggahan kapal tol laut. Kalau itu terwujud, efektif memperlancar distribusi barang dan menekan disparitas harga.
Konsep tol laut menekankan pada konektivitas antarpulau, sehingga arus barang dan penumpang di seluruh Indonesia tidak terhambat. Namun demikian, penentuan pelabuhan yang menjadi jalur tol laut merupakan wewenang Kementerian Perhubungan dengan berbagai pertimbangan.
Pemerintah provinsi hanya mengusulkan. "Kami mengharapkan semua pelabuhan di NTT bisa menjadi tempat persinggahan kapal tol laut," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Richard Jammy saat dihubungi di Kupang, Senin 10 April 2017.
Saat ini, beberapa daerah di NTT sudah disinggahi kapal tol laut, yakni Larantuka Lewoleba-Kupang-Rote-Sabu-Waingapu yang masuk jalur III tol laut yang dioperasikan PT Pelni melalui KM Caraka Jaya Niaga III, serta jalur II yang juga menyinggahi Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor.
Menurut Richard, wewenang pengelolaan beberapa pelabuhan di NTT akan segera ditangani Pelindo III, sehingga lebih memungkinkan difungsikan sebagai tol laut.
Secara terpisah, General Manager PT Pelindo III Kupang Boy Rubyanto mengatakan ada empat pelabuhan di Provinsi NTT yang akan dikelola Pelindo III, yaitu Pelabuhan Labuan Bajo dan Reo di Pulau Flores serta Atapupu dan Wini di Pulau Timor.
"Saat ini penyerahan pengelolaan empat pelabuhan itu prosesnya masih di Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Targetnya pertengahan 2017 sudah dialihkan ke Pelindo," kata Boy.
Boy mengatakan empat pelabuhan tersebut nantinya akan disesuaikan untuk kepentingan persinggahan kapal tol laut. Pelindo III akan menyesuaikan kondisi pelabuhan yang akan diserahkan tersebut terkait kapasitas dan infastruktur. (
Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
