Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Skandal Seks Kades, Pencairan Dana Desa Rumang di Lembata Mandek

Nasional skandal seks dana desa NTT
Media Indonesia • 20 April 2022 14:29
Lembata: Warga Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kini dilanda kecemasan. Pasalnya, proses pembangunan di desa itu terancam gagal, sebab dokumen pencairan dana desa tidak kunjung ditandatangani oleh aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
 
Dikabarkan, aparat BPD Rumang tidak mengakui adanya Kepala Desa Rumang yang terpilih pada Pilkades Periode 2021-2027 kemudian dilantik oleh Bupati Lembata, 28 Desember 2021. Aparat BPD setempat bahkan, tidak menjalankan tugasnya dalam Agenda Perencanaan Pembangunan Desa TA 2022.
 
Kondisi ini diperparah aksi main hakim sendiri oleh Aliansi Pemuda Rumang yang menyegel kantor Desa selama 4 bulan lamanya, terhitung sejak 2 Februari 2022. Penyegelan kantor Desa Rumang sendiri, dipicu persoalan pribadi yang dituduhkan kepada Hamidun Soromaking, kini terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa setempat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hamidun Soromaking, Kepala Desa Rumang Periode 2021-2027 dilantik Bupati Lembata, 28 Desember 2021. Namun setelah itu muncul dugaan tindakan asusila hingga aliansi Pemuda Rumang menyegel kantor Desa tersebut pada 2 Februari 2022.
 
Baca: Kejari Mukomuko Selidiki Korupsi Dana Desa Pasar Ipuh
 
Aliansi Pemuda Desa Rumang menuntut penyelesaian kasus dugaan asusila yang melibatkan Hamidun Soromaking. Aliansi Pemuda Rumang menuntut, kantor Desa tersebut baru dapat dibuka segelnya, setelah adanya penyelesaian kasus dugaan tindak asusila tersebut.
 
Praktisi hukum, Emanuel Belida Wahon menilai, penyegelan kantor Desa Rumang merupakan tindakan main hakim sendiri yang telah merugikan hak-hak publik dan pemerintahan setempat.
 
"Apa yang di tuduhkan kepada Midun (Hamidun Soromaking) yang hari ini menjabat sebagai kades Rumang, tidak mesti ditempuh dengan cara-cara melawan hukum. Karena bagaimana pun pelayanan pemerintahan di desa harus tetap jalan. Dengan adanya penyegelan kantor desa yang menjadi sentra pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat adalah perbuatan melawan
hukum," ungkap Belida Wahon.
 
Sejak disegel, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat desa Rumang dilaksanakan di Rumah Kepala Desa. Tiga tokoh masyarakat setempat yakni Abdullah Lamatokan, Zainudin Marisa, Baharudin Taka Langobelen pun memutuskan untuk mendatangi Bupati Lembata Thomas Ola Langoday di Kantor Bupati Lembata, 12 April 2022.
 
Para tokoh ini mengadukan persoalan mandeknya penyelenggaraan pemerintahan desa oleh aksi main hakim sendiri. Sebab, komunikasi para pihak di Desa menemui jalan buntu.
 
Baharudin Taka Langobelen, salah satu tokoh masyarakat yang menemui Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, menjelaskan, Bupati menyarankan agar para tokoh menyediakan data dukung terhadap kepemimpinan Desa Rumang.
 
"Kedua, segel kantor Desa ini bisa dibuka paten. Waktu kami bertemu Bupati ada juga pak Kadis BPMD," ujar Bharudin.
 
Menurutnya, pada saat dialog dengan Bupati, pihaknya disampaikan para anggota BPD setempat juga menanti keputusan pemberhentian Kepala Desa Hamidun Soromaking oleh Bupati. Jika tidak, BPD tetap menolak mengakui adanya Kepala Desa terpilih.
 
Ia berharap, adanya kedewasaan berpikir, mengedepankan proses hukum, tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak, dan agar pemerintahan di Desanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif