Jatim: Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat belanja pegawai bertambah hingga 31,73 persen. Kondisi ini menyebabkan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditiadakan.
"Angka ini diperkirakan akan naik menjadi 32 persen seiring dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Situbondo," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo Samsuri, Jumat, 22 September 2023.
Keputusan tidak bisa melakukan rekrutmen tahun ini merujuk pada Undang Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
"Atas dasar inilah Pemkab Situbondo tidak melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ucapnya.
Samsuri menjelaskan meniadakan rekrutmen CPNS dan PPPM memenuhi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Dia meminta kepada masyarakat Situbondo khususnya kepada ribuan tenaga honorer untuk bersabar dengan kondisi saat ini, karena tidak menutup kemungkinan tahun depan Pemkab Situbondo bisa melakukan rekrutmen ASN.
"Semoga PAD kita terus merangkak naik. Sehingga tahun depan kami bisa melakukan rekrutmen CPNS maupun PPPK," ujar dia.
Jatim: Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat belanja pegawai bertambah hingga 31,73 persen. Kondisi ini menyebabkan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditiadakan.
"Angka ini diperkirakan akan naik menjadi 32 persen seiring dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Situbondo," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo Samsuri, Jumat, 22 September 2023.
Keputusan tidak bisa melakukan rekrutmen tahun ini merujuk pada Undang Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
"Atas dasar inilah Pemkab Situbondo tidak melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ucapnya.
Samsuri menjelaskan meniadakan rekrutmen CPNS dan PPPM memenuhi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Dia meminta kepada masyarakat Situbondo khususnya kepada ribuan tenaga honorer untuk bersabar dengan kondisi saat ini, karena tidak menutup kemungkinan tahun depan Pemkab Situbondo bisa melakukan rekrutmen ASN.
"Semoga PAD kita terus merangkak naik. Sehingga tahun depan kami bisa melakukan rekrutmen CPNS maupun PPPK," ujar dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
