Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji telah dua tahun memimpin Kota Surabaya, terhitung sejak Februari 2021 hingga 2023. Meski baru 24 bulan memimpin Surabaya, Eri dan Armuji masih memiliki pekerjaan rumah meski sudah banyak prestasi yang ditorehkan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Berdasarkan data satu tahun terakhir, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Di mana pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Di akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 kepala keluarga (KK).
"Maka tahun 2023, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Surabaya, Selasa, 28 Februari 2023.
Dalam setiap tahun, menurut Eri, pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.
"Nah, data-data itu yang saya minta dan Alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan," ujarnya.
Selama ini, Eri menekankan kepada jajarannya agar berani bertanggung jawab terhadap setiap anggaran yang digunakan. Tak sekadar berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan juga berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.
"Jadi, teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan," ucap dia.
Sementara prestasi yang telah diraih, di antaranya terkait dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).
Eri mengatakan reformasi birokrasi ini bagaimana memutus mata rantai sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, ia pun meminta jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi orang yang solutif.
"Sehingga di situlah saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi," ujar Eri.
Untuk mencapai reformasi birokrasi, maka hal yang utama adalah perbaikan dulu dari sisi internal. Misalnya, dari hal kecil, Eri melarang keras jajarannya menggunakan sandal, dan bermain handphone ketika melayani masyarakat.
"Misal melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain," ucapnya.
Tak hanya persoalan kecil yang menjadi perhatian Eri. Bahkan, untuk memangkas reformasi birokrasi, setiap laporan pekerjaan seluruh jajaran pemkot dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, secara realtime, ia bisa memantau langsung progres pekerjaan tersebut.
"Karena itulah saya minta semua laporan di pemkot itu berbasis elektronik," ujar dia.
Lebih jauh lagi, Eri meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
"Sekarang kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial. Sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya," kata Eri.
"Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa," lanjutnya.
Bagi dia, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa menyejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.
"Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji telah dua tahun memimpin
Kota Surabaya, terhitung sejak Februari 2021 hingga 2023. Meski baru 24 bulan memimpin Surabaya, Eri dan Armuji masih memiliki pekerjaan rumah meski sudah banyak prestasi yang ditorehkan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Berdasarkan data satu tahun terakhir, jumlah warga
miskin di Kota Surabaya turun drastis. Di mana pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Di akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 kepala keluarga (KK).
"Maka tahun 2023, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Surabaya, Selasa, 28 Februari 2023.
Dalam setiap tahun, menurut Eri, pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan
pengangguran. Namun, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.
"Nah, data-data itu yang saya minta dan Alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan," ujarnya.
Selama ini, Eri menekankan kepada jajarannya agar berani bertanggung jawab terhadap setiap anggaran yang digunakan. Tak sekadar berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan juga berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.
"Jadi, teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan," ucap dia.
Sementara prestasi yang telah diraih, di antaranya terkait dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).
Eri mengatakan reformasi birokrasi ini bagaimana memutus mata rantai sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, ia pun meminta jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi orang yang solutif.
"Sehingga di situlah saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi," ujar Eri.
Untuk mencapai reformasi birokrasi, maka hal yang utama adalah perbaikan dulu dari sisi internal. Misalnya, dari hal kecil, Eri melarang keras jajarannya menggunakan sandal, dan bermain
handphone ketika melayani masyarakat.
"Misal melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain," ucapnya.
Tak hanya persoalan kecil yang menjadi perhatian Eri. Bahkan, untuk memangkas reformasi birokrasi, setiap laporan pekerjaan seluruh jajaran pemkot dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, secara realtime, ia bisa memantau langsung progres pekerjaan tersebut.
"Karena itulah saya minta semua laporan di pemkot itu berbasis elektronik," ujar dia.
Lebih jauh lagi, Eri meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
"Sekarang kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial. Sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya," kata Eri.
"Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa," lanjutnya.
Bagi dia, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa menyejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.
"Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
