Jayapura: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini sebagai upaya menjamin roda pemerintahan di daerah tersebut berjalan secara efektif.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan harus mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, saat ini telah memasuki Maret. Artinya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal 9 bulan lagi.
"Percepatan pelaksanaan realisasi APBD ini penting dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik juga diperbaiki, kesejahteraan masyarakat juga meningkat," ujar Fatoni, Sabtu, 25 Maret 2023.
Kemendagri bersama Pemprov Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan 2023. Kegiatan ini dinilai positif dilaksanakan di awal tahun. Sehingga, dapat menyamakan persepsi dan menyamakan langkah dari seluruh stakeholder.
Pada Rakor tersebut turut disosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan sejumlah informasi terkini. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan dan rasa percaya diri pegawai untuk melaksanakan kegiatan.
"Percepatan realisasi APBD juga penting, agar uang yang sudah dianggarkan di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Fatoni.
Fatoni memberikan apresiasi atas capaian kinerja realisasi APBD di Tanah Papua. Sebanyak tujuh daerah memperoleh penghargaan APBD Award 2023 pada 2 kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jayapura: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD). Ini sebagai upaya menjamin roda pemerintahan di daerah tersebut berjalan secara efektif.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan harus mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, saat ini telah memasuki Maret. Artinya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal 9 bulan lagi.
"Percepatan pelaksanaan realisasi APBD ini penting dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik juga diperbaiki, kesejahteraan masyarakat juga meningkat," ujar Fatoni, Sabtu, 25 Maret 2023.
Kemendagri bersama Pemprov Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan 2023. Kegiatan ini dinilai positif dilaksanakan di awal tahun. Sehingga, dapat menyamakan persepsi dan menyamakan langkah dari seluruh stakeholder.
Pada Rakor tersebut turut disosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan sejumlah informasi terkini. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan dan rasa percaya diri pegawai untuk melaksanakan kegiatan.
"Percepatan realisasi APBD juga penting, agar uang yang sudah dianggarkan di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Fatoni.
Fatoni memberikan apresiasi atas capaian kinerja realisasi APBD di Tanah Papua. Sebanyak tujuh daerah memperoleh penghargaan APBD Award 2023 pada 2 kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
