Makassar: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginginkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) juga mengombinasikan sertifikasi dan penempatan. Selain mendapatkan keterampilan dan sertifikasi, lulusan BLK juga mendapatkan kepastian penempatan.
"Proses yang berjalan itu harus dalam satu tarikan nafas. Pelatihan kompetensinya, kemudian sertifikasi, dan kemudian berorientasi pada penempatan," kata Menaker Ida, usai membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I Tahun 2021 di BLK Makassar, dikutip keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker Ida menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menerapkan kebijakan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Pelaksanaan pelatihan di BLK juga diperkuat dengan berbagai jalinan kerja sama BLK dengan dunia industri setempat guna memastikan pelaksanaan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, BLK juga dilengkapi dengan Kios3in1 yang mempertemukan stakehokders ketenagakerjaan dalam hal pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.
"Jadi kita tidak ingin BLK ini justru melahirkan pengangguran baru. Inilah mengapa dibutuhkan link and match," katanya.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Budi Hartawan menambahkan, selain pembukaan pelatihan, dalam kesempatan ini juga diresmikan gedung Aula Syech Yusuf, gedung Asrama Ainun Habibi, dan Kios 3in1 di BLK Makassar.
"Serta melakukan penandatanganan MoU dengan PT Hadji Kalla sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri," kata Budi.
Sekretari Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat bersyukur, karena di tengah keterbatasan dalam membina dan mengembangkan tenaga kerja, Sulawesi Selatan mendapat solusi dengan keberadaan tiga BLK milik Kemenaker, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bantaeng.
“Kami berharap kepada Ibu Menteri agar BLK dapat lebih dikembangkan lagi pada kabupaten/kota lainnya. Mengingat jumlah angkatan kerja pada September 2020 sebesar 4.276.437, dari jumlah penduduk sebesar 8.888.763 orang. Tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,” ujar Abdul Hayat.
Makassar: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginginkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) juga mengombinasikan sertifikasi dan penempatan. Selain mendapatkan keterampilan dan sertifikasi, lulusan BLK juga mendapatkan kepastian penempatan.
"Proses yang berjalan itu harus dalam satu tarikan nafas. Pelatihan kompetensinya, kemudian sertifikasi, dan kemudian berorientasi pada penempatan," kata Menaker Ida, usai membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I Tahun 2021 di BLK Makassar, dikutip keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker Ida menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menerapkan kebijakan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Pelaksanaan pelatihan di BLK juga diperkuat dengan berbagai jalinan kerja sama BLK dengan dunia industri setempat guna memastikan pelaksanaan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, BLK juga dilengkapi dengan Kios3in1 yang mempertemukan stakehokders ketenagakerjaan dalam hal pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.
"Jadi kita tidak ingin BLK ini justru melahirkan pengangguran baru. Inilah mengapa dibutuhkan link and match," katanya.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Budi Hartawan menambahkan, selain pembukaan pelatihan, dalam kesempatan ini juga diresmikan gedung Aula Syech Yusuf, gedung Asrama Ainun Habibi, dan Kios 3in1 di BLK Makassar.
"Serta melakukan penandatanganan MoU dengan PT Hadji Kalla sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri," kata Budi.
Sekretari Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat bersyukur, karena di tengah keterbatasan dalam membina dan mengembangkan tenaga kerja, Sulawesi Selatan mendapat solusi dengan keberadaan tiga BLK milik Kemenaker, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bantaeng.
“Kami berharap kepada Ibu Menteri agar BLK dapat lebih dikembangkan lagi pada kabupaten/kota lainnya. Mengingat jumlah angkatan kerja pada September 2020 sebesar 4.276.437, dari jumlah penduduk sebesar 8.888.763 orang. Tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,” ujar Abdul Hayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
