Tapanuli Tengah: Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diimbau selalu bergerak sesuai amanah konstitusi. HMI harus selalu solid agar tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu diungkapkan Pejabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2018-2020, Abdul Muis Amiruddin, saat memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan Sidang Pleno III PB HMI.
"Setiap kader dalam menjalankan misi-misi kebangsaaan dan keummatan harus sesuai amanah konstitusi dan aturan organisasi. Setiap langkah dan gerak kader HMI harus dilandasi dasar-dasar organisasi, yakni konstitusi," kata Muis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu, 17 Maret 2021.
Dia menyebut Sidang Pleno III PB HMI merupakan amanah konstitusi yang wajib dijalankan HMI. Melalui sidang itu, kata Muis, segala langkah mengenai persoalan akan dibahas termasuk menetapkan tempat kongres.
"Misalnya kita ambil contoh pada Sidang Pleno III PB HMI ini, salah satu amanah konstitusi adalah penyelenggaraan Sidang Pleno, maka dari itu PB HMI menggelar Sidang Pleno. Kita akan membahas segala persoalan-persoalan dan memperdebatkan gagasan di sini, termasuk menentukan tempat Kongres XXXI," terang Muis.
Muis mengungkapkan, internal PB HMI sedang mengalami gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Muis berjanji selalu teguh berjuang menyelamatkan organisasi.
"Internal HMI telah diganggu dan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. HMI telah diinjak oleh sekelompok orang, kita hadir di sini untuk menegakkan dan menjalankan organisasi. Saya berdiri di sini demi menyelamatkan organisasi," ujar Muis.
Pembukaan Sidang Pleno III HMI dihadoro 14 Badan Koordinasi (Badko) HMI seperti, Badko HMI Sumut, Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Tengah-Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan-Barat, Jambi, Kalimantan Timur-Utara, Jawa Tengah-DIY, Malmalut, Jabodetabeka Banten dan Riau Kepri.
Selain Badko, sidang wajib itu juga dihadiri Majelis Pengawas Konsultasi (MPK) PB HMI, lembga-lembaga Profesi PB HMI, Bakornas PB HMI dan kelompok-kelompok organisasi mahasiswa dan pemuda.
Tapanuli Tengah: Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diimbau selalu bergerak sesuai amanah konstitusi. HMI harus selalu solid agar tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu diungkapkan Pejabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2018-2020, Abdul Muis Amiruddin, saat memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan Sidang Pleno III PB HMI.
"Setiap kader dalam menjalankan misi-misi kebangsaaan dan keummatan harus sesuai amanah konstitusi dan aturan organisasi. Setiap langkah dan gerak kader HMI harus dilandasi dasar-dasar organisasi, yakni konstitusi," kata Muis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu, 17 Maret 2021.
Dia menyebut Sidang Pleno III PB HMI merupakan amanah konstitusi yang wajib dijalankan HMI. Melalui sidang itu, kata Muis, segala langkah mengenai persoalan akan dibahas termasuk menetapkan tempat kongres.
"Misalnya kita ambil contoh pada Sidang Pleno III PB HMI ini, salah satu amanah konstitusi adalah penyelenggaraan Sidang Pleno, maka dari itu PB HMI menggelar Sidang Pleno. Kita akan membahas segala persoalan-persoalan dan memperdebatkan gagasan di sini, termasuk menentukan tempat Kongres XXXI," terang Muis.
Muis mengungkapkan, internal PB HMI sedang mengalami gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Muis berjanji selalu teguh berjuang menyelamatkan organisasi.
"Internal HMI telah diganggu dan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. HMI telah diinjak oleh sekelompok orang, kita hadir di sini untuk menegakkan dan menjalankan organisasi. Saya berdiri di sini demi menyelamatkan organisasi," ujar Muis.
Pembukaan Sidang Pleno III HMI dihadoro 14 Badan Koordinasi (Badko) HMI seperti, Badko HMI Sumut, Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Tengah-Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan-Barat, Jambi, Kalimantan Timur-Utara, Jawa Tengah-DIY, Malmalut, Jabodetabeka Banten dan Riau Kepri.
Selain Badko, sidang wajib itu juga dihadiri Majelis Pengawas Konsultasi (MPK) PB HMI, lembga-lembaga Profesi PB HMI, Bakornas PB HMI dan kelompok-kelompok organisasi mahasiswa dan pemuda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
