medcom.id, Jakarta: Meski belum terverifikasi, tapi kabar bahwa ada sekelompok warga Nunukan, Kalimantan Timur, yang berganti kewarganegaraan ke Malaysia jadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden berjanji pemerintahannya akan lebih memperhatikan pembangunan di desa-desa terluar dan paling ujung wilayah RI.
"Pak Jokowi nanti kita lihat langsung," kata Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Dja'far di Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta, Senin (17/11/2014)
Marwan tak memungkiri kondisi perbatasan membuat mereka memilih untuk eksodus ke Malaysia. Namun hal tersebut bukan lagi kasus baru. Mereka mempunyai kartu identitas penduduk Indonesia (KTP) dan kartu identitas Malaysia (MyPR) sejak zaman dahulu dengan alasan kekerabatan.
"Faktor SDM, pendidikan dan kesehatan membuat mereka pindah. Ini bukan kasus baru, dimulai dari zaman kerajaan soal perbatasan. Ini akumulasi dari semua permasalahan yang ada. Faktor kependudukan ganda WNI di perbatasan harus diselesaikan, karena sudah eksodus. Di sana juga ada saudara-saudara mereka," tutur Marwan
"Saya inisiatif untuk koordinasi lintas kementerian. Pusat sudah bentuk badan pengelolaan perbatasan. Leading sectornya BNPP, kita bukan saling salahkan baik Pempus, pemprov dan pemda," tutup politisi PKB ini.
medcom.id, Jakarta: Meski belum terverifikasi, tapi kabar bahwa ada sekelompok warga Nunukan, Kalimantan Timur, yang berganti kewarganegaraan ke Malaysia jadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden berjanji pemerintahannya akan lebih memperhatikan pembangunan di desa-desa terluar dan paling ujung wilayah RI.
"Pak Jokowi nanti kita lihat langsung," kata Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Dja'far di Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta, Senin (17/11/2014)
Marwan tak memungkiri kondisi perbatasan membuat mereka memilih untuk eksodus ke Malaysia. Namun hal tersebut bukan lagi kasus baru. Mereka mempunyai kartu identitas penduduk Indonesia (KTP) dan kartu identitas Malaysia (MyPR) sejak zaman dahulu dengan alasan kekerabatan.
"Faktor SDM, pendidikan dan kesehatan membuat mereka pindah. Ini bukan kasus baru, dimulai dari zaman kerajaan soal perbatasan. Ini akumulasi dari semua permasalahan yang ada. Faktor kependudukan ganda WNI di perbatasan harus diselesaikan, karena sudah eksodus. Di sana juga ada saudara-saudara mereka," tutur Marwan
"Saya inisiatif untuk koordinasi lintas kementerian. Pusat sudah bentuk badan pengelolaan perbatasan. Leading sectornya BNPP, kita bukan saling salahkan baik Pempus, pemprov dan pemda," tutup politisi PKB ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LHE)
